Poklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia
(Sumber: Nur, Ali. Modul Bahan Ajar Sejarah Untuk SMA-MA Kelas XII IPS Semester Ganjil. Ponorogo: MGMP Gandini.)
A) Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi Kemerdekaan
I) Peristiwa Rengasdengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasinya telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia tetapi hanya berfungsi sebagai penjaga “status quo” yakni menjaga situasi dan kondisi seperti pada masa perang dan melarang adanya perubahan-perubahan di Indonesia, dengan demikian kemerdekaan tidak mungkin bisa di dapat dari Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus 1945 itu juga para pemuda dipimpin oleh Chaerul Saleh mengadakan rapat di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat dihasilkan keputusan bahwa: pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda; kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan malam itu juga atau paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta di rumah kediamannya. Akan tetapi Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan bahwa beliau tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang, Nanggro Aceh Darussalam sampai Merauke, Papua. Sedangkan golongan pemuda berpendapat bahwa PPKI adalah buatan Jepang. Karena tidak ada kata sepakat, pada hari itu juga (15 Agustus 1945) dini hari di asrama Baperpi (Kebun Binatang Cikini) golongan pemuda mengadakan rapat kembali dan mereka sepakat untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang ke luar kota. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, yaitu di tempat kedudukan sebuah Cudan (Kompi) Pembela Tanah Air (PETA) yang dikomandani Cudancu Subeno.peristiwa ini baru berakhir setelah Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan paling lambat keesokan harinya. Cudancu Subeno bersedia melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Pada hari itu juga Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta.
II) Perumusan teks Proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadasi Maeda, seorang Angkatan Laut Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Tokoh yang bertindak sebagai perumus teks proklamasi berasal dari golongan tuam yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi berasal dari golongan muda, yaitu: Burhanuddin Muhammad Diah (BM Diah), Sayuti Melik, Sukarni, Sudiro. Atas dasar musyawarah dan diskusi dihasilkan: Pertama, teks proklamasi yang Klad: teks proklamasi yang di tulis tangan Bung Karno yang sebelumnya didektekan oleh Bung Hatta dan isinya masih bersifat Konsep; kedua, teks proklamasi yang Otentik: teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
III) Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB dibacakanlah pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih yang dilakukan pemuda Suhud dan Latif Hendraningrat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan deengan sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan sambutan dari Dr. Muwardi sebagai kepala keamanan. Untuk memperluas berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada sore harinya Syahrudin (Wartawan Kantor Domei) menyampaikan teks proklamasi kepada Waidan B Paknawan (Kepala bagian Radio) selanjutnya memerintahkan kepada Makronis F. Wuz untuk menyiarkan berita proklamasi tiga kali berturut-turut, dan sejak itu pula berita proklamasi berkumandang ke seluruh dunia. Berita proklamasi juga disiarkan melalui surat kabar “Suara Asia” yang terbit di Surabaya dan surat kabar “Cahaya” yang terbit di Bandung. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai dua arti penting, yaitu: pertama, Bangsa Indonesia dengan tekad dan kekuatan sendiri menjadi bangsa yang merdeka bebas dari penjajah asing yang telah dideritanya selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun. Bangsa Indonesia akan mengatur sendiri negaranya dan mempertahankannya dari gangguan dunia luar; Kedua, bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa Asia-Afrika karena merupakan bangsa yang pertama merdeka setelah Perang Dunia II, yaitu hanya tiga hari setelah perang selesai.
IV) Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
a) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pada tanggal 19 Desember 1945, para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Van Aksi yang dipimpin Sukarni melaksanakan Rapat Raksasa di Lapangan Ikada, Jakarta dan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional khususnya kepada Belanda, Jepang dan Sekutu bahwa Negara Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah benar-benar merdeka dan berdaulat penuh serta memenuhi syarat-syarat hukum internasional.
b) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Semarang, Syarief Sulaiman dan MS. Mintarjo membawanya ke gedung Jawa Hokokai yang pada saat itu sedang diadakan sidang di bawah pimpinan Mr. Wongso Negoro. Dalam siding dibacakan Teks Proklamasi serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945.
c) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dan menjadi Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia.
d) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden Bendera di Hotel Yamato. Arek-arek Surabaya dipimpin Residen Sudirman menurunkan bendera Belanda yang dikibarkan oleh Mr. Plogman. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali warna Merah Putihnya.
e) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Manado. Para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam untuk membebaskan para tawanan yang pro Republik Indonesia.
f) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Pada tanggal 13 September 1945 terjadi perebutan senjata di markas-markas Jepang.
g) Sambutan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Palembang. Pada tanggal 8 Oktober 1945 terjadi pengibaran Bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan Dr. A. K. Gani.
h) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Banda Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia berusaha menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Aceh.
B) Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial-budaya dan Pembentukan Badan Kelengkapan Negara
I) Kehidupan Politik, pembentukan Tentara Nasional dan Badan Kelengkapan Negara
a) Kehidupan Poltik dan Pembentukan Tentara Nasional.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa keputusan yang dihasilkan adalah:
i) Mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Ada beberapa perubahan penting dalam proses pengesahan Undang-undang Dasar 1945 yang diusulkan oleh Bung Hatta, yaitu: Pertama, sila pertama dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa; kedua, mengenai Bab III Pasal 6 yang berbunyi: Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, kata “dan beragama Islam” dihilangkan.
ii) Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Atas usul Otto Iskandardinata, akhirnya disetujui secara aklamasi bahwa Bung Karno diangkat sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden.
iii) Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk.
Dalam siding hari kedua (19 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil tiga keputusan yang bersifat pelaksanaan, yaitu: pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia; kedua, merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk para menterinya; ketiga, menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi.
Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1945, Presiden mengumumkan dibentuknya tiga badan baru, yaitu:
i) KomiteNasional Indonesia, yang terdiri dari: pertama, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo; kedua, Komite Nasional Indonesia Daerah yang berkedudukan di daerah provinsi. Sejak dikeluaran Maklumat pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 maka tugas KNIP tidak hanya membantu Presiden, melainkan berfungsi sebagai badan legislative dan berhak ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
ii) Badan Keamanan Rakyat (BKR), berfungsi sebagai: Pertama, sebagai penjaga keamanan di masing-masing daerah; kedua, sebagai badan untuk menolong korban bencana perang. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemuda. Para pemuda membentuk badan-badan perjuangan sebagai lascar bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Badan-badan perjuangan tersebut di antaranya: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Hisbullah, Sabilillah, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Indonesia Maluku, Barisan Banteng, dan lain-lain. Kemudian untuk mempersatukan Komando Perjuangan, Pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan sejak itu Badan Keamanan Rakyat (BKR) berupah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sedangkan markas besarnya berada di Yogyakarta. Pimpinan tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diberikan kepada Soepriyadi (kemudian diganti oleh Kolonel Sudirman). Sedangkan Oerip Soemohardjo terpilih menjadi Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan ini bukan hanya dalam Angkatan Darat tetapi juga dalam Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kepala Staf Tentara Republik Indonesia (TRI) Angkatan Laut dijabat oleh Laksamana Muda Moh. Nazir. Sedangkan Kepolisian Negara sejak 1946 ditempatkan lagsung di bawah Perdana Menteri sebagai Jawatan tersendiri, dan R. Soekanto Tjokroadmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama. Untuk mempersatukan badan-badan perjuangan, maka pemerintah membentuk Biro Perjuangan yang berada di bawah Kementrian Pertahanan. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden yang intinya mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan badan-badan perjuangan rakyat (Badan-badan perjuangan nantinya disebut menjadi Tentara Republik Indonesia/ TRI). Kemudian pada tanggal 3 Juni 1946 pemerintah mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) Angkatan Darat, Tentara Republik Indonesia (TRI) Angkatan Udara, Tentara Republik Indonesia (TRI) Angkatan Laut dan Kepolisian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1964 diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1969.
iii) Pembentukan Partai Nasional Indonesia. Pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai ternyata ditolak oleh masyarakat. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang mengijinkan berdirinya partai-partai. Sejak saat itu lahirlah berbagai partai-partai politik seperti beraliran agama (Partai Masyumi dengan ketuanya Dr. Sukiman, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah dengan ketuanya Sirajuddin Abbas, Partai Katolik dengan ketuanya I. J. Kasmo, Partai Kristen dengan ketuanya Dr. J. Leimena), beraliran nasionalis (Partai Nasional Indonesia dengan ketuanya S. Mangunsarkoro), beraliran sosialis (Partai Sosialis dengan ketuanya Sutan Syahrir), beraliran komunis (Partai Komunis Indonesia dengan ketuanya Sarjono), dan lain-lain.
b) Pembentukan Kabinet Republik Indonesia Pertama. Cabinet Republik Indonesia pertama menganut system pemerintahan presidensil dengan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil. Cabinet ini terdiri atas 12 Menteri pemimpin departemen dan 4 menteri Negara, kemudian diangkat pula Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara dan Juru Bicara Negara. Selain itu diangkat pula gubernur pada 8 propinsi: Sumatera: Mr. Tengku Mohammad Hasan, Jawa Barat: Sutardjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah: Raden Panji Suroso, Jawa Timur: Raden M. Soerjo, Sunda Kecil: Mr. I Gusti Ketut Pudja, Maluku: Mr. J. Latuharhary, Sulawesi: Dr. J. Ratulangie, dan Kalimantan: Ir. Pangeran Mohammad Noer. Pada bulan Oktober 1945, Kelompok Sosialis di dalam Komite Nasional Pusat (KNIP) di bawah pimpinan Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan di dalam Komite Nasional Pusat (KNIP) yang mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP). Langkah berikutnya Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) mengirim surat kepada Presiden, supaya diadakan perubahan susunan pemerintah, baik mengenai personalianya maupun sifatnya, yang ternyata mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Oleh karena itu sejak tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah tentang pertanggungjawaban menteri kepala Dewan Perwakilan Rakyat (KNIP). Dengan demikian lahirlah system pemerintahan cabinet Parlementer untuk mengganti system pemerintah cabinet presidensil. Sebagai Perdana Menteri Pertama dijabat Sutan Syahrir.
II) Kehidupan Ekonomi dan Sosial-Budaya
a) Kehidupan Ekonomi.
Pada awal kemerdekaan ekonomi nasional sangat buruk, hal ini disebabkan oleh: Pertama, peredaran uang penduduk Jepang yang tidak terkendali sehingga terjadi inflasi; kedua, belum memiliki alat pembayaran yang syah sehingga ada tiga mata uang yang digunakan yaitu: Mata Uang De Javasche Bank, Mata Uang Pemerintahan Hindia-Belanda, dan Mata Uang Pendudukan Jepang; Ketiga, kas Negara dalam keadaan kosong, pajak dan bea masuk sangat minim; keempat, hasil produksi pertanian sulit di ekspor; kelima, Belanda menjalankan blokade ekonomi terhadap Pemerintahan Indonesia.
Untuk mengatasi ekonomi yang sangat burut tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut: Pertama, mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang penggunaan Uang Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal 25 Oktober 1946, tujuannya selain sebagai alat tukar resmi di seluruh wilayah Republik Indonesia, juga untuk mengganti jenis mata uang yang beredar sebelumnya. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1946 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pendirian Bank Nasional Indonesia yang nantinya berkedudukan di Yogyakarta dengan Margono Djoyohadikusumo sebagai direkturnya yang pertama; kedua, Ir Soerahman (Menteri Keuangan) melaksanakan program “Pinjaman Nasional”; Ketiga, menghapus system ekonomi autharki local warisan penjajah Jepang dan kemudian diganti dengan system ekonomi sentralisasi; keempat, dikeluarkannya Plan Kasimo dari I. H. Kasimo Menteri Persediaan Makanan Rakyat yang berisi: memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali tanah kosong, pemindahan penduduk Jawa ke pulau Sumatera; kelima, dibentuk Badan Pengawasan Makanan Rakyat (BPMR) yang kemudian diubah menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) dengan tujuan untuk mengawasi penyaluran bahan makanan rakyat; keenam, mengaktifkan kembali peranan pihak swasta dalam bidang perekonomian.
b) Kehidupan Sosial Budaya
i) Dalam bidang social, pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi seperti dalam struktur social zaman Belanda:
Zaman penjajahan Belanda, penggolongan diskriminasinya:
Kelas I : warga Belanda-Eropa.
Kelas II : Golongan Timur Asing.
Kelas III : Pribumi.
Zaman penjajahan Jepang, penggolongan diskriminasinya:
Kelas I : warga Jepang.
Kelas II : Pribumi.
Kelas III : Belanda-Timur Asing.
Sejak Indonesia merdeka diskriminasi seperti di atas dihapus, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
ii) Dalam bidang pendidikan. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara menginstruksikan: mewajibkan pengibaran bendera Merah-Putih di setiap kantor, mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara resmi, wajib menyampaikan semangat kebangsaan kepada generasi penerus, serta melarang pengibaran bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan menghapus pelajaran bahasa Jepang. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mendirikan berbagai macam sekolah mulai Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat 6 Tahun), pendidikan Umum (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama/ SLTP- Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ SLTA), pendidikan kejuruan dalam berbagai bidang serta mendirikan Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi yang pertama adalah Universitas Gajah Mada yang didirikan pada tahun 1949 dengan Prof. Dr. Sardjito sebagai rectornya yang pertama.
iii) Selain itu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan. Dalam bidang sastra, lahir Angkatan 45 yang dipelopori Chairil Anwar dan Idrus. Dalam seni music lahir komponis-komponis berbakat yang menciptakan lagu-lagu bertema nasionalisme dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Komponis-komponis tersebut diantaranya Ismail Marzuki dengan karyanya: Gagah Perwira, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka, dan lain-lain. Cornel Simanjuntak dengan karyanya: Teguh Kukuh Berlapis Baja, Maju Indonesia, Tumpah Tanah Darahku, dan lain-lain. Kusbini dengan karyanya: Bagimu Negeri, Rela Pembangunan, dan lain-lain. Seni lukis juga berkembang dipelopori oleh Sudjoyono, Agus Djayasumita, Rusli, Soemardjo, Affandi, Basuki Abdullah, dan lain-lain. Seni drama dan Film dipelopori oleh Dr. Huyung, Usmar Ismail, Djamaludin Malik, Suryosumanto, Djayakusumo, dan lain-lain. Kemudian berkembang pula media komunikasi terutama surat kabar dengan lahirnya “Persatuan Wartawan Indonesia” pada tanggal 9 Februari 1946 dengan Mr. Soemanang sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 8 Juni 1946 dibentuklah “Serikat Penerbit Surat Kabar”.
IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english)
(Source: Nur Ali. Instructional Materials Module SMA-MA History For Class XII IPS Odd Semester. Roxburgh: MGMP Gandini.)
A) Significant Events Around the Declaration of Independence
I) Rengasdengklok events. On August 15, 1945, Japan surrendered to the Allies. With Japan's surrender meant the situation had changed. Japan is no longer ruled Indonesia but only serves as a guard "status quo" that is keeping the situation and conditions as in times of war and prohibits any changes in Indonesia, with such freedom can not possibly be from Japan. Therefore, on August 15, 1945 was also the young men led by Chaerul Saleh held a meeting in the Microbiology Laboratory in East Pegangsaan to discuss the implementation of the declaration of independence without the assistance of Japan. Meeting resulted in a decision that: first, called Bung Karno and Bung Hatta to let go of his ties with Japan and have consulted with young people; secondly, pressing Bung Karno and Bung Hatta to the nation on behalf of Indonesia proclaimed independence that night or no later than August 16 of 1945. The decision was conveyed by the Dervish and Wikana to Bung Karno and Bung Hatta at his home. But the Bung Karno and Bung Hatta refused on the grounds that he would not proclaim independence without the mediation of the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI), because PPKI the representatives of Indonesia from Sabang, the Aceh to Merauke, Papua. While the youth group argues that PPKI is made in Japan. Since there is no agreement, on the same day (August 15, 1945) morning in the dormitory Baperpi (Cikini Zoo) youth group meeting and they agreed to back away Bung Karno and Bung Hatta of Japan's influence outside the city. In the early hours of August 16, 1945, Sukarni, Joseph Kunto, and Singgih bring Bung Karno and Bung Hatta to Rengasdengklok, Falkirk, which is the seat of a Cudan (Company) Fatherland Defenders (PETA) is commanded by the new end of this Subeno.peristiwa Cudancu after Ahmad Soebardjo provide assurance that the Proclamation of Independence of Indonesia immediately echoed at the latest the next day. Cudancu Subeno willing to let go of Bung Karno and Bung Hatta. On the same day Bung Karno and Bung Hatta returned to Jakarta.
II) The formulation of the Proclamation text. Formulation of the text of the proclamation held at the home of Admiral Tadasi Maeda, a Japanese Navy who sympathized with the struggle of Indonesia.Figure who acts as a formulator of proclamation coming from the poultice are: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, and Ahmad Soebardjo. While acting as a witness coming from the young, namely: Burhanuddin Muhammad Diah (BM Diah), Sayuti Melik, Sukarni, Sudiro. On the basis of consultation and discussion generated: First, the text of the proclamation which Klad: text of the proclamation which was written before hand Bung Karno and Bung Hatta didektekan by it is still a concept, secondly, the authentic text of the proclamation: the text of the proclamation by Sayuti Melik typed and signed by Bung Karno and Bung Hatta as well as read out at the date of August 17, 1945.
III) On August 17, 1945, at 10.00 am and read the statement of Indonesia's independence proclamation by Bung Karno in the streets of East Pegangsaan 56, Jakarta. Then the show continued with the flying of the Saka who performed the youth Red White and Latif Suhud Hendraningrat to the accompaniment of the national anthem Indonesia Raya. Then proceed taking into Jakarta Mayor Suwiryo welcome and remarks by Dr. Muwardi as head of security.To expand Indonesia's independence proclamation news in the afternoon Syahrudin (Reporters Office Domei) submit the text of the proclamation to Waidan B Paknawan (Head of the Radio) then ordered to Makronis F. Wuz to broadcast news of the proclamation three times in a row, and since then also the proclamation of the news reverberated around the world. News is also broadcast through the proclamation of the newspaper "Voice of Asia" which was published in Surabaya and newspapers "Light", published in London. Indonesia's independence proclamation has two important meanings: firstly, the Indonesian people with determination and force themselves into an independent nation free from foreign invaders who had suffered for three centuries and a half and three and a half years. Indonesia will set up their own country and defend it from the outside world disorder; Second, Indonesia became a pioneer nation Asia-African nation as it is the first independent nation after World War II, which is only three days after the war ended.
IV) Remarks of the Declaration of Independence Rakyat Indonesia Indonesia
a) welcome the Declaration of Independence in the capital of Indonesia, Jakarta. On December 19, 1945, the youth and students who are members of Van Action Committee held a meeting led Sukarni Giant in the Field Ikada, Jakarta and headed by President Soekarno and Vice President of Drs. Mohammad Hatta. The goal is to demonstrate to the world especially to the Netherlands, Japan and the Allies that the State of Indonesia which was proclaimed on August 17, 1945 is completely independent and fully sovereign and fulfill the requirements of international law.
b) Declaration of Independence Message from Indonesia in Semarang, Syarief Solomon and MS. Mintarjo brought into the building Hokokai Java at the time the trial is being held under the chairmanship of Mr. Wongso Negoro. In the text read out the Proclamation of siding and sing the national anthem Indonesia Raya. This incident occurred on August 18, 1945.
c) Declaration of Independence Message from Indonesia in Yogyakarta, on 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX states that are part and become Yogyakarta Special Region in the Republic of Indonesia.
d) Declaration of Independence Message from Indonesia in Surabaya. On 19 September 1945 incident at the Flag Hotel Yamato. Arek-arek Surabaya resident Sudirman headed down the flag that was flown by Mr. Holland. Plogman. They ripped color blue and red colors flying back whiteness.
e) Declaration of Independence Message from Indonesia, Manado.The youths who are members of Indonesia Youth maneuver forces in barracks and barracks White Black to free the prisoners of the Republic of Indonesia pro.
f) Declaration of Independence Message from Indonesia in Gorontalo. On 13 September 1945 occurred the seizure of weapons in the Japanese headquarters.
g) Declaration of Independence Message from Indonesia, Palembang. On October 8, 1945 the flag was flown Red and White Flag, led by a resident of South Sumatra Dr. A. K. Gani.
h) Declaration of Independence Indonesia in Banda Aceh. On October 6, 1945. The youths who are members of Youth Force Indonesia seek to establish the sovereignty of the Republic of Indonesia in Aceh.
B) Life Political, Economic, Socio-cultural and the establishment of State Agency Completed
I) Political Life, the establishment of National Army and the State Agency Completed
a) needed to pressure political life and the establishment of the National Army.
On August 18, 1945, the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) held its first session. Some of the resulting decisions are:
i) To approve the Constitution which became known as the Act of 1945. There are several important changes in the process of ratification of the Constitution of 1945 proposed by Bung Hatta, namely: First, the first principle in the opening Act of 1945, which reads the Deity with the obligation to run for followers of the Islamic Shari'a-followers converted to Belief in God Almighty; The second, Article III of Chapter 6, which reads: The President shall be the original and Indonesia are Muslims, the word "and the religion of Islam" removed.
ii) Choosing the President and Vice President. At the suggestion of Otto Iskandardinata, finally agreed by acclamation that the Bung Karno was appointed as president and as vice president Mohammad Hatta.
iii) Establish a National Committee to assist the President for the People's Consultative Assembly or MPR and the House of Representatives or the House has not been established.
Siding in the second day (August 19, 1945), the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) took the decision that is the implementation of the three, namely: first, to form the National Committee of Indonesia, secondly, to design the formation of 12 departments and appoint his ministers; third, establishing the division of the Republic Indonesia over eight provinces.
Furthermore, on August 12, 1945, the President announced the establishment of three new entities, namely:
i) KomiteNasional Indonesia, which consists of: first, the Central Indonesian National Committee (KNIP) chaired by Mr. Kasman Singodimedjo secondly, the National Committee of Indonesia Region, located in the province. Since dikeluaran No government edict. X dated October 16, 1945 the task KNIP not only help the President, but rather serves as a legislative body and the right to participate set the State Policy Guidelines (Guidelines of State Policy).
ii) People's Security Body (BKR), serves as: First, as a security guard in each region and secondly, as an agency to help victims of war. The establishment of People's Security Agency (BKR) cause discontent among the youth. The youths formed bodies lascar armed struggle as to maintain the independence of Indonesia.Agencies struggle among them: Youth Force Indonesia (API), Hezbollah, Sabilillah, Lord Rakyat Indonesia Sulawesi, Indonesia Maluku Youth, Front Bull, and others. Then to unite Struggle Command, the Government issued an edict dated October 5, 1945 on the establishment of People's Security Army Security Agency and since then the People (BKR) paid into the People's Security Army (TKR), while its headquarters are in Yogyakarta. The highest leadership of the People's Security Army (TKR) is given to Soepriyadi (later replaced by Colonel Sudirman). While Oerip Soemohardjo elected Chief of Staff of People's Security Army (TKR). On January 1, 1946 was changed to Army of the Republic of Indonesia (TRI). These changes not only within but also in the Army Air Force and Navy. Army Chief of Staff of the Republic of Indonesia (TRI) held by Navy Rear Adm. Moh. Nazir. While the State Police since 1946 lagsung placed under the Prime Minister as the Bureau itself, and R. Soekanto Tjokroadmodjo as the first Head of State Police. To unite the struggle agencies, the government established the Bureau of struggle under the Ministry of Defence. Furthermore, on May 5, 1947 President Sukarno issued Presidential Determination that essentially unites Army of the Republic of Indonesia (TRI) with people's struggle agencies (agencies struggle to be later called Army of the Republic of Indonesia / TRI). Then on June 3, 1946 Army of the Republic of Indonesia government unites (TRI) of the Army, Army of the Republic of Indonesia (TRI) Air Force, Army of the Republic of Indonesia (TRI) Navy and the Police to be Armed Forces of Indonesia. Then on October 5, 1964 changed to the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI) and confirmed by Presidential Decree No. 9 of 1969.
iii) Establishment of the National Party of Indonesia. Establishment of the Indonesian National Party as the only party was rejected by the community. Finally, the government issued a declaration of the Government on 3 November 1945, which allowed the establishment parties. From that moment was born the various political parties such as the wing of religion (with its chairman Dr Masyumi. Sukiman, Islamic Unity Party Tarbiyah Sirajuddin headed by Abbas, the Catholic party headed by IJ Kasmo, headed by Dr. Christian Party. J. Leimena), wing nationalist (Indonesian National Party headed by S. Mangunsarkoro), wing socialists (Socialist Party headed by Sutan Syahrir), wing communists (Communist Party of Indonesia with its chairman Sarjono), and others.
b) Establishment of the First Cabinet of the Republic of Indonesia.Cabinet of the Republic of Indonesia's first presidential system of government adopted by Ir. Sukarno as president, and Drs.Mohammad Hatta as vice. Cabinet consists of 12 departments and 4 leaders Minister Minister of State, later also appointed Chief Justice, Attorney General, Secretary of State and the Speaker of the State. In addition it also appointed governors in eight provinces: Sumatra: Mr. Tengku Mohammad Hasan, West Java: Sutardjo Kartohadikusumo, Central Java: Raden Panji Suroso, East Java: Raden M. Soerjo, Lesser Sunda: Mr. I Gusti Ketut Pudja, Maluku: Mr. J. Latuharhary, Sulawesi: Dr. J. Ratulangie, and Kalimantan: Ir.Prince Mohammad Noer. In October 1945, the Socialist Group in the Central National Committee (KNIP) under the leadership of Sutan Syahrir managed to develop strength in the Central National Committee (KNIP) which encourages the establishment of National Committee Room (BP-KNIP). The next step Central National Committee (BP-KNIP) sent a letter to the President, to be held to reshuffle the government, both regarding its personnel and its nature, which has received approval from President Soekarno.Therefore, since the date of 14 November 1945 the Government issued Notices of the chief ministerial accountability House of Representatives (KNIP). Thus was born the parliamentary cabinet system of government to replace the presidential system of government cabinet. As the Prime Minister held Sutan Syahrir First.
II) Economic Life and Socio-Cultural
a) Economic Life.
At the beginning of the independence of the national economy is very bad, this is caused by: First, the circulation of money the Japanese population, causing uncontrolled inflation, secondly, not having a valid means of payment so that there are three currencies that are used are: De Javasche Exchange Bank, CurrencyGovernment money-Dutch East Indies and Japanese Occupation Currency; Third, in an empty state treasury, tax and import duties are minimal; The fourth, agricultural production is difficult in exports; fifth, the Dutch launched an economic blockade against the Government of Indonesia.
To overcome the extremely hernia economy, the Government took the policy as follows: First, the issue of Act No. 17 of 1946 on the use of money and the Republic of Indonesia into force on October 25, 1946, its purpose other than as an official medium of exchange throughout the Republic of Indonesia, also to change the type of currency in circulation before. Then on July 5, 1946 issued Government Regulation No. 2 of 1946 on the Establishment of the National Bank of Indonesia that will be based in Yogyakarta with Margono Djoyohadikusumo as director of the first and second, Ir Soerahman (Finance Minister) implement the program "National Debt"; Third, remove the system autharki local economic legacy of the Japanese invaders and later replaced with a centralized economic system; fourth, the issuance of the Plan Kasimo I. H.People's Food Supply Kasimo Minister containing: multiply and superior rice nurseries, preventing farm animals for slaughter, replanting vacant land, displacement of population to the island of Java, Sumatra; fifth, formed the People's Food Control Agency (BPMR) which is then converted into a Stock and Board Food Ingredients division (BPPBM) in order to oversee the distribution of foodstuffs of the people; sixth, to reactivate the role of the private sector in the economy.
b) Social and Cultural Life
i) In the social field, the government eliminate all forms of discrimination as in the Dutch social structure:Dutch colonial era, the classification of discrimination:Class I: Dutch-European citizens.Class II: Eastern Group Foreign.Class III: Natives.Japanese colonial period, the classification of discrimination:Class I: Japanese.Class II: the Natives.Class III: Foreign-East Netherlands.Since Indonesia's independence as above discrimination is removed, every citizen has the same rights and obligations.
ii) In the field of education. Ki Hajar Dewantara Teaching Minister instructs: obliging Red-White flag raising at every office, requiring sing Indonesia Raya in any official ceremony, shall submit to the next generation of national spirit, and forbade the flying of the Japanese flag, sing the national anthem of Japan and Japanese language lessons delete . For the life of the nation, the government established a wide range of schools from Low Education (School Year 6 People), General Education (Advanced Level First School / Junior High-School Advanced Level Up / high school), vocational education in various fields and set up a Higher Education. The first is the University of Gajah Mada University, founded in 1949 by Prof.Dr. Rectornya Sardjito as the first.
iii) In addition, the use of Indonesian as the national language continues to be encouraged. In literature, was born the 45 who pioneered and K. Anwar. In the art of music was born composer-talented composer who created the theme songs of nationalism in order to inculcate the spirit of nationalism and eliminating low self-esteem as an independent nation. Among them are composers Ismail Marzuki to his work: courageous, Autumn Flowers, Indonesia Heritage, and others. Cornel Simanjuntak with his work: True armored Strong, Forward Indonesia, Land Spill my blood, and others. Kusbini with his work: For you country, Rela Development, and others. Painting also developed spearheaded by Sudjoyono, Agus Djayasumita, Rush, Soemardjo, Affandi, Basuki Abdullah, and others. Drama and film art pioneered by Dr. Precariously, Usmar Ismail, Malik Djamaludin, Suryosumanto, Djayakusumo, and others.Then grew a communication media, especially newspapers with the birth of "Union of Journalists Indonesia" on February 9, 1946 by Mr.Soemanang as chairman. Then on June 8, 1946 established "U.S. Newspaper Publishers".
udh banyak pengunjung belum?
BalasHapus