Democrazy

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas ke-hadirat Allah SWT yang mana atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Adapun tujuan penulis menyelesaikan karya tulis ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah softskill kewarganegaraan universitas gunadarma, semester IV, ditahun ajaran ATA 2011/2012, dengan judul Pemahaman Konsep Demokrasi Dimasyarakat Indonesia. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang arti demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan di Indonesia dan seringkali terjadi salah pemahaman dimasyarakat Indonesia.

Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang terlibat. Amiin yaa robbal”alamin.

Depok, 2 juli 2012

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………1

Daftar Isi…………………………………………………………………………….2

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………..3

A.                Latar Belakang………………………………………………………………3

B.                 Tujuan Penulisan…………………………………………………………….3

C.                 Ruang Lingkup Penulisan……………………………………………………3

BAB II KERANGKA TEORITIS…………………………………………………..4

A.                Pengertian Demokrasi……………………………………………………….4

B.                 Macam-macam demokrasi di Indonesia…………………………………….4

1.      Demokrasi Kerakyatan………………………………………………….4

2.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Parlementer………………………….5

3.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Terpimpin……………………………5

4.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Pancasila…………………………….6

5.      Rekonstruksi Demokrasi Dalam Orde Reformasi………………………7

C.                 Bentuk-bentuk demokrasi...............................................................................8

1.      Demokrasi langsung.................................................................................8

2.      Demokrasi tidak langsung........................................................................9

BAB III GAMBARAN KASUS………………………………………………..…11

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS……………………………………...22

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN………………………………………..….23

A.                Saran………………………………………………………………………..23

B.                 Kesimpulan…………………………………………………………………24

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………...25

BAB I PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah yang terbentang di dalamnya. Ini menyebabkan keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya. Hal ini sungguh sangat menakjubakan Indonesia memiliki banyak wilayah, yang terbentang pada garis khatulistiwa dari sabang hingga merauke. Namun, sungguh sangat disayangkan sebagian besar dari mereka tidak terlalu paham akan sebuah sistem demokrasi. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis.

Melihat berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Miris rasanya melihat dan mendengar kasus korupsi terjadi dimana-mana, baik dipemerintah pusat maupun daerah, melihat dan mendengar tindakan anarkis para demonstran yang turun ke jalan dan merusak apapun yang ada dihadapannya, penjara bukan lagi hotel prodeo namun hotel berbintang.

Dengan karya tulis ini diharapkan masyarakat Indonesia lebih memahami makna demokrasi yang sebenarnya bukan demokrasi seperti sekarang yang sedang terjadi di Indonesia yang tercinta ini.

B.                 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat indonesia dalam pemahaman tentang sistem pemerintahan demokrasi. Secara terperinci tujuan dari penulisan ini adalah:

1.                  Mengetahui sampai sejauh mana pemahaman tentang demokrasi dimasyarakat Indonesia,

2.                  Memahami arti demokrasi dalam arti sebenarnya.

C.                 Ruang Lingkup Penulisan

Karena cangkupan demokrasi yang begitu luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan, maka penulis membataskan penulisa hanya dilihat dari segi kasus-kasus demokrasi pancasila yang terjadi di Indonesia adapun yang terdengar ataupun tertayang di media massa maupun elektronik. Serta perkembangnnya sampai dengan sekarang ini.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A.                Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” artinya kekuasaan/berkuasa. Jadi demokrasi kalau diartikan secara umum adalah kekuasaan ada ditangan rakyat. Demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Internasional Commision of Jurits

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

B.                 Macam-macam demokrasi di Indonesia

1.      Demokrasi Kerakyatan

Pada Masa RevolusiPada masa revolusi 1945 – 1950 banyak kendala yang dihadapi bangsa indonesia, misalnya perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang menentangnya dan antara kekuatan islam dalam kekutan sekuler. Di awal revolusi tidak satupun perbedaan di antara bangsa indonesia yang terpecahkan. Semua permasalahan itu baru dapat diselesaikan setelah kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk memperoleh satu kata sepakat bahwa tujuan pertama bangsa indonesia adalah kemerdekaan bangsa indonesia. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan.

2.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Parlementer

Pada periode tahun 1950-an muncul kaum nasionalis perkotaan dari partai sekuler dan partai-partai islam yang memegang kendali pemerintahan. Ada sesuatu kesepakatan umum bahwa kedua kelompok inilah yang akan menciptakan kehidupan sebuah negara demokrasi di indonesia. Undang – Undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagi oposisi kontruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Miriam Budiardjo, 70). Pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah perpecahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan. Faktor-faktor tersebut mendorong presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

3.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Terpimpin

Ini merupakan suatu sistem yang didominasi oleh kepribadian soekarno yang prakarsa untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin diambil bersama-sama dengan pimpinan ABRI (Hatta, 1966 : 7). Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945, misalnya partai-partai politik dikebiri dan pemilu ditiadakan. Kekuatan-kekuatan politik yang ada berusha berpaling kepada pribadi Soekarno untuk mendapatkan legitimasi, bimbingan atau perlindungan. Pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikanya dengan DPRGR, padahal dalam penjelasn UUD 1945 secara ekspilisit ditentukan bahwa presiden tidak berwenang membubarkan DPR. Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka peluang bagi dilaksanakannya demokrasi Pancasila.

4.      Demokratisasi Dalam Demokrasi Pancasila

Pada tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan orde hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi pancasila adalah menegakkan kembali azas negara hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Sekitar 3 sampai 4 tahun setelah berdirinya Orde Baru menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-citanya semula. Kekuatan – kekuatan sosial-politik yang bebas dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial. Pada masa orde baru budaya feodalistik dan paternalistik tumbuh sangat subur. Kedua sikap ini menganggap pemimpin paling tahu dan paling benar sedangkan rakyat hanya patuh dengan sang pemimpin. Sikap mental seperti ini telah melahirkan stratifikasi sosial, pelapisan sosial dan pelapisan budaya yang pada akhirnya memberikan berbagai fasilitas khusus, sedangkan rakyat lapisan bawah tidak mempunyai peranan sama sekali. Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang tidak pernah tercapai, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dan kahirnya mengalami keruntuhan.

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu;

a.                   Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).

b.                  Aspek Formal

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan- badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.

c.                   Aspek Normatif

Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

d.                  Aspek Optatif

Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

e.                   Aspek Organisasi

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

f.                   Aspek Kejiwaan

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah.

Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

a.                   Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b.                  Keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.                   Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

d.                  Mewujudkan rasa keadilan sosial

e.                   Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f.                   Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

g.                  Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

5.      Rekonstruksi Demokrasi Dalam Orde Reformasi

Melalui gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat indonesia berjuang menumbangkan rezim Soeharto. Pemerintahan soeharto digantikan pemerintahan transisi presiden Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Orde Baru juga meninggalkan warisan berupa krisis nasional yang meliputi krisis ekonomi, sosial dan politik. Agaknya pemerintahan “Orde Reformasi” Habibie mecoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintahan Orde baru. Pemerintahan habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di indonesia dengan jalan kebebasan pers (freedom of press) dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembanganya Demokrasi di indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurahman wahid sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat signifikan sekali dampaknya, dimana aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas diutarakan dan dihsampaikan ke pemerintahan pusat. Ada satu hal yang membuat indonesia dianggap negara demokrasi oleh dunia Internasional walaupun negara ini masih jauh dikatakan lebih baik dari negara maju lainnya adalah Pemilihan Langsung Presiden maupun Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Mungkin rakyat indonesia masih menunggu hasil dari demokrasi yang yang membawa masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan.

C.                 Bentuk-bentuk demokrasi

1.      Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang. Demokrasi langsung juga dikenal dengan demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini dapat dipraktekan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat. Walalupun permasalahan pemerintah tersebut bersifat kecil.

Kelebihan dan kekurangan demokrasi langsung

• menjamin kendali warga negara terhadap kekuasaan politik
• sulit dioperasikan pada masyarakat yang berukuran besar
• mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya(misal:meningkatkan kesadaran politik,meningkatkan pengetahuan pribadi,dll)
• menyita terlalu banyak waktu yg diperlukan warga negara untuk melakukan hal-hal yang lain yg karenanya bisa menimbulkan apatisme
• membuat warga negara tidak tergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit
• sulit menghindar bias kelompok dominan
• masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat
• masyarakat lebih dekat dengan(konflik) politik dan karenanya berpotensi melahirkan kehidupan bersama yang tidak stabil

2.      Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Biasanya dilaksanakn dengan pemilihan umum, secara terminology. Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik.

Formal menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk.

·         menitikberatkan pada perlindungan terhadap tirani

·         titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan.

·         melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat di penuhi

·         bahwa tidak dapat mencapai partisipasi tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan.

Dari segi terminology dan konseptual ada beberapa pendapat :

• tradisi pemikiran Aristotelian,demokrasi merupakkan bentuk pemerintahan
• tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty.
• contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni
• Harris Soche,demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat
• Henry B Mayo,sistem politik demokratis adalah menunjukan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak,wilayahnya semakin luas,dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

Kelebihan dan kelemahan demokrasi tidak langsung

• lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks
• jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan
• mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat,merumuskan,dan melaksanakan kebijakan bersama
• mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat
• memungkinkan fungsi-fungsi pemerintah berada ditangan-tangan yang lebih terlatih untuk itu atau
• demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapi demokrasi langsung
• cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari(konflik)politik;dan karenanya mendorong kompromi

BAB III GAMBARAN KASUS

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia:

Barter Kasus di KPK

16 Apr

PPATK sebenarnya temukan 2.073 transaski haram bernilai triliunan yg libatkan 2 menteri SBY, puluhan pejabat tinggi& anggota DPR. Ga diusut

Kasus anas cs yg libatkan elit PD sdh aman di KPK. Deal dgn kasus wa ode mafia banggar dan miranda. PD aman, Golkar dan PDIP aman

kasus Miranda Gultom akan menyeret elit Golkar dan PDIP. Disebut2 james riyadi dan tommy winata jg tersangkut. kasus ini akan barter dgn PD

Ditengah KPK yg sedang dikebiri kewenangannya oleh DPR melalui revisi UU KPK, KPk saat ini alami pelemahan internal

Abraham samad ketua KPK sekarang jadi bahan cemoohan di KPK karena kemampuan pengetahuan hukumnyayg dangkal. Ga sangka DR hukum ga ngerti

Abraham Samad ga ngerti teknis perkara dan teknis penyelidikan, penyidikan dan penuntutan..mmg jauh kapasitasnya dibandingkan AA atau BM

Di tengah2 kebuntuan samad, untung ada zulkarnain yg mantan staf ahli Kejagung. Dia tempat bertanya Samad. Tapi Zulkarnain sering abstain

Yg konsisten mendukung Samad dalam pengambilan keputusan hanya adnan pandu praja. Tapi beliau juga sakit2an..jarang masuk.

yg paling pintar hukum diantara pimpinan KPk ya zulkarnain..mantan jaksa senior. Tapi dia safety player

BW jelas antek golkar. Sy tahu info dia disumpah golkar. BM didetik terakhir nyebrang ke PD. Nunun sbg mahar

Kasus wa ode yg akan menyeret mekeng, tamsil, anis matta, olly, mirwan amir dipastikan akan tenggelam. Dealnya barter dgn kasus nazar cs

Kasus Miranda Gultom ini kompleks..dibelakangnya ada kasus2 perbankan yg dapat kemudahaan dari miranda cs ketika jabat DGS BI

bank Artha Graha yg punya utang 1 triliun ke BI mendapatkan diskon bunga hampir 500 M atas jasa Miranda cs.

Kenapa Golkar terkait dgn miranda? Knp ada james riyadi. James riyadi itu elit golkar. Tangan kanan dia presdir di Lippo grup waketum Golkar

Kini sumpah samad yg akan gantung siapa saja terrmasuk saudaranya sendiri jika korupsi hanya tinggal pepesan kosong belaka.

Modus Korupsi Anggota DPR-RI

09 Mei

Jumlah anggota DPR kita itu 560 orang. Terbanyak berdasarkan rangking : Demokrat, Golkar, PDIP, PKS PPP, PAN, PKB, Gerindra dan hanura

Sangat kasat mata kita lihat sehari2 para anggota DPR itu hidup sangat makmur: baju bagus, tas mahal, mobil mewah, jam ratusan juta dst

Tentu saja punya rumah megah, rekening gendut dst. Apa yg dipertontonkan dihadapan rakyat itu belum seberapa dgn kekayaan sebenarnya DPR

Kekayaan para agta DPR ini jauh lbh banyak yg disembunyikan drpd yg dipamerkannya. Umumnya mereka juga palsukan laporan hartanya ke PPATK

Diduga lbh dari 90% anggta DPR palsukan laporan harta kekayaan yg sebenarnya ke PPATK. Takut ketahuan korupsi dan diusut KPK

Laporam Kekayaan anggota DPR biasanya hny didasarkan pada sumber kekayaan dari gaji dan honor sbg agtta DPR yg jumlahnya tak seberapa

Total Gaji plus2, aggta DPR sekita 52 juta/bulan. Utk pimp DPR, komisi dan badan kelengkapan DPR anggaplah maks 70 juta/bulan.

Gaji bulanan ini tentu saja hrs dipotong dulu utl setoran ke partai yg besarnya kita asumsikan sj 30%. Itu artinya gaji tinggal 35 jt/bln

Pengeluaran agtta DPR lainnya adalah utk sumbangan ke kader2 lain yg msh kere dan konstituennya pendukungnya. Asumsikan saja 10 jt/bln

Tp Kita ketahui sbgn besar aggta DPR tidak tempati rumah dinas DPR yg di Kalibata. Mereka sdh pny rumah sendiri yg lbh besar dan megah

Sehingga total gaji agtta DPR yg tersisa sekitar 25 juta/bulan. Ini blm termasuk pengeluaran pribadi dan rumah tangga anggta DPR tsb

Rumah dinas DPR di kalibata lbh banyak dihuni oleh saudara2, kerabat, staf, atau bahkan ada yg disewakan aggta DPR kpd pihak ketiga

Dgn penghasilan rata2 25 juta per bulan atau 300 juta per tahun atau 1.5 M selama periode menjabat, drmn para aggta DPR itu bisa..

Memiliki rumah2 megah seharga milyaran hingga belasan milyar? Punya mobil2 yg harganya di atas 500 juta – 10 M? Pny apartemen mewah..

Punya deposito dan rekening milyaran, puluhan, ratusan M, bahkan Triliun. Punya usaha macam2, mulai dari show room mobil, restoran, ..

SD perkebunan & pertambangan? Mmg ada sbgn yg awalnya sdh punya usaha. Tp sbgn besar, punya usaha setelah duduk sbg agta DPR.

Semua kekayaan2 yg diperoleh dgn cara2 tak wajar alias uang haram itu tentu disembunyikan dgn rapi atas nama org lain atau perusahaan

Utk buktikan korupsi agtta DPR sebenarnya sgt gampang. Tangkap saja mereka dan jerat dgn UU pencucian uang yg pakai pembuktian terbalik

Tapi kita semua tahu, mulai dari Polri, kejagung, KPK sampai Presiden SBY sangat takut sama DPR dan tak berdaya tegakan hukum dgn tegas

Saat ini, aggta DPR yg ditangkap KPK paling apes hny krn tertangkap tangan ketika menerima suap, dilaporkan pihak tertentu atau dari..

Dari pengembangan kasus korupsi yg telah ada. Ga pernah KPK mau mengusut korupsi agtta DPR melalui UU pencucian uang. Amaan deh

Padahal PPATK sdh membuka ada 2000 transaksi rekening yg mencurigakan yg umumnya adlh milik anggta DPR. Tapi KPK diam saja. Pura2 bloon

Pintu masuk KPK yg paling jitu adalah dari laporan harta kekayaan anggota DPR yg diserahkan kpd KPK. Dari sana KPK bisa selidiki

Jika KPK punya itikad kuat utk selidiki isi laporan harta kekayaan anggta DPR pasti terkuak fakta yg sebenarnya. Sangat gampang

Karena umumnya anggta DPR kita itu tidak pakai konsultan ahli pencucian uang yg jumlahnya mmg tidak banyak di Indonesia

Aggta DPR yg cerdas, akan gunakan jasa ahli pencucian uang dari singapore atau hongkong yg sebenarnya sering ke jakarta temui kliennya

Ahli pencucian uang itu umumnya dati lembaga keuangan internasional seperti DBS, barclay, HSBC dst..mereka semua punya kantor dispore

Umunya ahli cuci uang ini adalah orang indonesia juga yg bekerja disana atau org asing yg bisa bahasa indonesia. Pejabat2 RI adalah..

Klien utama dan terbesar dari pangsa pasar mereka. Tak heran saya pernah pergoki beberapa aggta DPR sedang di spore temui konsultan tadi

Kembali ke modus korupsi aggta DPR. Korupsi utama agtta DPR adalah terima suap fee dari urus anggaran seperti yg pernah yg kultwitkan

Kita tahu, Penyusunana APBNP seolah2 sdh jadi “jatah” DPR sepenuhnya. Ada 200-300 triliun per tahun yg “dimainkan” agta DPR.

Anggap saja min. 200 triliun yg “diolah” oleh aggta2 DPR khususnya banggar. Dgn fee 4-7%, para maling banggar itu raup 8-14 triliun/thn

Jika jumlah anggota banggar anggap saja 80 orang, maka rata2 per anggta banggar kantongi 100-200 milyar pertahun. Tentu ini dibagi2

Kas partai harus diisi, pejabat2 depkeu harus dibagi, para calo anggran harus dpt bagian, para pimpinan banggar harus dpt setoran dst2

Sebab itu, banggar adalah pusat korupsi dan suap di DPR. Semua agta DPR berebut utk jd agta banggar. Dijamin kaya raya, ga bakal miskin

Sumber korupsi /suap berikutnya adalah jd makelar atau calo proyek. Yah kayak nazar, nasir , sutan cs itu deh. Jika ada pengusaha yg mau

Pengusaha mau dapatkan proyek atau ada masalah dgn kementerian & lembaga tertentu, ya minta bantuan agta DPR utk tekan pejabat K/L itu

Umumnya, pejabat K/L akan patuh pd agtta DPR yg mmg mitra kerjanya dan yg tentukan anggaran K/L itu. Bahkan ada jg agta DPR yg urus..

Perushaaannya sendiri utk bisa menang atau kerjakan proyek di kementria atau lembaga. Tentu untungnya lebh besar drpd hny andalkan fee

Modus korupsi lain agtta DPR adalah dgn minta jatah konsesi tambang, hutan atau lahan kpd menteri/gub/bupati terkait. Ini mainan cerdas

Banyak aggta DPR utamanya kom II, IV, VII yg punya konsesi lahan, kebon dan tambang. Tinggal lobi2 dan tekan dikit, pejabat terkait ..

Akan berikan konsesi2 itu. Yah dapat 1000-5000 ha saja para anggta DPR ini sdh kaya raya dan makmur seumur hidup. Konsesi ini bs dijual

Bisa dikerjakan sendiri atau kerjasama dgn pihak lain. Intinya, ini sumber kekayaan yg tak habis2nya. Sumber daya alam kita dirampok mrk

Jika jual, konsensi harganya belasan sampai ratusan M. Tergantung luas dan kandungan deposit didalamnnya. Pokoknya ini uang besar2an

Modus korupsi agtta DPR lainnya adalah bantu urus macam izin. Fee nya tergantung izin yg dibantu urus. Mulai dari izin usaha tambang..

Izin distrributor bisnis migas, kayu hutan, industri besar dll. Semua ini hasilkan uang fee milyaran. Yg lebih cerdas, minta jatah saham

Modus korupsi lain adalah melalui penentuan kebijakan bersama pemerintah. Tarif, pajak, bahkan tarif haji pun diembat suapnya. Kita..

Pernah dengar seorg ketua komisi peras seorg menteri 5 milyar di mesjid DPR agar usulan pemerintah ttg tarif haji dapat disetujui DPR

Hampir semua penentuan kebijakan pemerintah yg butuh persetjuan DPR harus sediakan uang pelicin milyaran bahkan puluhan milyar

Modus korupsi agtta DPR lainya adalah penyusunan UU. RUU yg dibahas tentu sarat kepentingan para pihak. Pihak2 inilah yg melobi DPR

Agar pasal2 tertentu dapat disetujui atau dihapus sesuaindgn kepntingan masing2. Tentu saja ini memerlukan uang besar utk suap agtta DPR

Kita msh ingat seorg ketua komisi yg “sengaja” hilangkan pasal ttg rokok di sebuah UU dgn imbalan suap milyaran. Yg tak terbongkar bnyak

Modus lain adalah dlm hal penentuan pejabat publik yg butuh persetujuan DPR. KPK, KPPU, KPU, OJK, ORI dst..dst..semua harus lobi& suap

Bahkan ada agta DPR yg jd beking pejabat2 tinggi seperti gub, bup, walkot yg sdg terkena masalah hukum. di KPK, Polri atau kejaksaan

Utk jd beking itu, tentu ga gratis..agta DPR utamanya kom III akan dpt imbalan suap yg besar. Milyaran per orangnya. Tentu dibagi2 juga

Juga ada nggta DPR yg jadi mafia hukum atau calo utk menangkan kasus tertentu di pengadilan , PT, MA dan MK. Ini uang suap semua

Selain itu juga, aggta DPR dpt jd calo jabatan startegis di kementerian atau lembaga, bahkan di provinsi, kabupaten dan kota

Istilah pejabat titipan. Tentu saja ini pakai suap atau kompensasi tertentu. Utk pejabat eselon I yg strategis, uang suapnya bisa 1-5 M

Agtta DPR juga bisa terima suap dari temuan2 penyimpangan yg dilakukan kementrian, lembaga, prov, kab, kota, BUMN, proyek2 tertentu

Agar temuan tsb tidak dipermasalahkan atau dibesar2an, suap wajib hukumnya. Besarnya tergantung bobot kesalahan dr temuan tsb. Milyaran

Yg lebih gila lagi, ada angta DPR yg berani menekan menkeu terkait masalah pajak konglomerat2/perushaan besar. Termasuk restitusi pajak

Tentu saja suap atau sucesa fee nya luar biasa besar krn pajak yg “diurus” bernilai ratusan hingga triliunan rupiah.

Indikasi Kasus Kolusi Menko Ekonomi dan Deptan

13 Apr

1. Jreng..jreeeeng..saya coba kultwitkan ttg korupsi alias suap thdp adik kandung Hatta Rajasa. Menko Perekonomian RI, ketua PAN

2. HT ini bukan Hafidz Tohir tapi Haris Tohir. Publik jarang tahu dia. Bermukim di Palembang sbg kontraktor juga ketua MPP DPW PAN Sumsel

3. Haris Tohir ini punya staf yg bernama RUDY. Stafnya ini tugasnya sebagai pengatur percaloan proyek2 yg bisa dibantu melalui power Hatta R

4. Pada bulan yg lalu ada kesepakatan bhw proyek2 ketahan pangan yg belum direalisasikan pd 2011 akan diteruskan pada thn 2012

6. Nilai proyek ketahanan pangan ini sebesar Rp. 2 triliun yg akan dilaksanakan oleh kementerian pertanian pada semester I /2012

7. Selama ini proyek2 ketahanan pangan selalu dilaksanakan oleh Kementan meski menko Ekonomi Hatta Rajasa sbg ketua Ketahanan pangan RI.

8. Tentu saja Kementan RI dan BUMN2 Pertanian sebagai pelaksana proyek2 ketahanan Pangan yg total berjumlah 17 Triliun panen rejeki haram

9. Sudah jadi rahasia umum jika semua proyek2 Kementan dan BUMN2 itu sudah diatur dan saran KKN. Triliunan rupiah uang suap bertebaran

10. Tahun lalu yang panen suap adalah Menteri Pertanian, dirjen saprotan, direktur pupuk, deputi industri primer MenBUMN, direksi2 BUMN dst

11. BUMN2 yang panen suap dari pengusaha rekanan adalah : PT. Pertani, PT. Shang Hyang seri & PT. berdikari. Koordinatornya wahyu (pertani)

12. Wahyu ditunjuk oleh Megananda deputi industri primer kemenBUMN sbg koordinator kumpulkan uang suap. Wahyu juga yg suap BPK agar aman

13. Saat itu PT. Pertani, PT. Shang Hnyang Seri dan PT. Berdikari, 3 BUMN mendapatkan masalah dari BPK ..ada kurang kerjaan puluhan M

14. Lalu wahyu menyuap BPK sebesar 4 milyar agar masalah korupsi di BUMN2 tsb tidak sampai ke permukaan apalgi sampai diusut KPK. Amaaan

15. Menteri Pertanian juga mendapatkan masalah..akibat korupsi yg gila2an di kementeriannya, kementan terancam dapat status disclaimer BPK

16. Lalu Mentan Suswono bersama supirnya antar uang suap sendiri ke BPK. Sempat nyasar ga tau rumah pimp BPK tersebut hehehe

17. Dengan suap milyaran tersebut, Kementan sukses ga jadi dapat status disclaimer dari BPK. Suswono amaaan hehee

18. Kembali ke awal.. Proyek2 ketahanan pangan itu meliputi pengadaan macam2 pupuk, dekomposer, benih/bibit, tenaga penyuluh, pestisida dll.

19. Mengetahui bhw Kementan selama ini panen suap dr para pengusaha, kantor menko tdk mau ketinggalan. Ingin ikut nikmati ratusan M suap itu

20. Sebab itu, dilakukanlah koordinasi. Proyek dibagi2. Mana bagian kementan dan mana yg jatah kantor menko ekonomi. 2 triliun jd bancakan

20. Proyek senilai 2 triliun itupun dipecah2 menjadi belasan proyek, rata2 dibawah 100 M per proyeknya. Spy enak bagi2 dan atur2nya. Sedaap

21. Selain itu proyek Ketahan Pangan ini juga dipecah 2. Ada proyek u/ pulau jawa& ada yg luar pulau jawa. Nilainya msing2 sekitar 1 triliun

22. Tahun lalu proyek ketahanan pangan yg harusnya dilaksanakan oleh Kementan dan BUMN2 gagal dilaksanakan krna dipantau ketat

23. Bahkan kasus korupsi pupuk 2010/11 ini sempat dimuat di majalah Tempo dan media2 lainnya. Menteri pertanian ketakutan..tiarap dulu hehe

24. Nah..karena skrg situasi sudah dianggap aman, proyek tahun lalu mau coba2 dimainkan sekarang. Tggl 2 april 2012 pengumuman tender dibuka

25. Paket pertama adalah 450 Milyar dari 2 triliun. Sudah diumumkan di media massa dan di website LPSE : http//lpse.deptan.go.id

26. Kode lelang proyek yg sudah diumumkan diantaranya No. 312212 Paket E NPK dan POG (luar pulau jawa) senilai Rp. 50 milyar, No. 309212 …

27. ..paket C. dekomposer cair & pupuk hayati cair (pulau jawa) senilai Rp. 81 milyar, No. 319212 Paket B dekomposer padat senilai 90 M dst

28. Intinya ada total nilai tender 450 milyar yg “dilelang” kementan pada tanggal 2 April 2012 yg lalu. Pendaftaran tutup 20 April 2012

29. Tapi kita semua tahu..lelang2 itu hanya sandiwara belaka. Kementan dan Kemenko RI sudah punya jagoan utk menangkan lelang tersebut

30. Rudy sebagai staf Haris Tohir bertugas mencari pengusaha2 jagoan yg akan diatur memenangkan lelang tersebut. Tentu saja tidak gratis

31. Rudy berhasil kumpulkan belasan pengusaha..mereka bertemu haris tohir di palembang, jakarta dan surabaya. Atur deal2 dan jumlah suap

32. Kenapa di surabaya? Karena tgl 21-22 Maret 2012 di hotel bintang 5 di surabaya diatur pembagian proyek jatah menko ekonomi dan mentan

33. Saat meeting di hotel bintang 5 di surabaya tersebut, hadir eselon I dan II dari kantor menko ekonomi dan kementan. Bagi2 proyek mulus

34. Namun pembagian jatah proyek 2 triliun ini tidak mulus2 amat. Bnyak pengusaha yg teriak karena merasa sudah mengawal proyek ini di DPR

35. Pengusaha2 ini merasa dari 2 T proyek ini ada yg termasuk dalam anggaran proyek yg sudah mereka urus di DPR dan sdh keluarkan uang bnyk

36. Sebagian besar uang suap di DPR yg jumlahnya belasan milyar sdh dibayarkan ke pimp komisi IV DPR dan tamsil linrung sbg koordinatornya

37. Tapi kantor menko ekonomi tidak peduli, rudy dan haris tohir jalan terus dan beri jaminan ke pengusaha bhw proyek ini sdh jatah mereka

38. Pengusaha2 yg dikumpulkan rudy dan haris tohir ini sempat maju mundur. Apalagi rudy dan haris tohir minta fee sebesar 25% atau 112.5 M

39. Lalu dicapailah kesepakatan..fee sebesar 20% atau 90 M. para pengusaha harus bayar USD 300.000 sebagai uang keseriusan kpd Haris Tohir

40. uang keseriusan atau tanda jadi itu diserahkan pada haris tohir dan rudy di hotel borobudur lantai 18 pada tgl. 9 april 2012 jam 5 sore

41. Pada pertemuan serah2an uang suap usd 300.000 di hotel borobudur lt 18 jakarta itu, hadir farida, ikhsan, rusdi, haris tohir dan rudy.

42. Pada saat itu haris tohir juga menjanjikan proyek ratusan milyar lainya dari jasa marga kepada para pengusaha. Yg penting suapnya cocok

43. Para pengusaha setuju kerjakan proyek pemeliharan jalan tol dari jasa marga dan sanggupin berapapun suap yg diminta haris tohir

44. Haris tohir dengan secepat kilatvlangsung telpon Adityawarman Dirut PT. Jasa Marga utk perintahkan kasih proyek ke pengusaha2 itu

45. Sesuai hasil pembicaraan per telpon antara haris tohir dan adiytamarman, masalah fee dan suap akan dibicarakan pada rabu 11 April 2012

46. Sedangkan pengusaha2 jagoan2 yg dapat jatah dari kementan juga sudah beraksi. Mereka dikordinasi o/ dirjen gatot dan direktur suprapti

47. Mereka / panitia sudah kunci spek produk sedemikian rupa dengan halus, mulai dari jenis bakteri sampai kemasan dan syarat stok @KPK_RI

48. Karena sudah diatur sejak tahun lalu, pengusaha2 yg jadi jagoan kementan sdh produksi sampai 50% stok dari total kuantitas produk

49. Saya memegang data2 dan info tentang kuncian produk tersebut ada sama saya dan teman2 dan akan kami sampaikan ke @KPK_RI

50. Meskipun saya sadar sepenuhnya @KPK_RI mungkin ga berani usut kasus ini melibatkan adik menko ekonomi yg juga besan SBY.

51. Apalagi kasus2 korupsi di @KPK_RI menumpuk dan KPK overload serta ada masalah konflik di internalnya..

52. Sama halnya dengan kasus korupsi/suap anggota2 DPR dari PAN dan elit dari PAN yg diketahui KPK tapi ga ditangkap. Hatta hny dikasih info

53.hasilnya Hatta Rajasa sbg ketua PAN hanya beri sanksi copot kader2 PAN yg diketahui terima suap dan tidak diberi posisi strategis lagi.

54. Penyidik KPK yg sudah saya kontak berjanji akan ketemu senin dpn utk bahas lebih dalam kasus korupsi proyek 2 Triliun di kementan ini

Demo anarkis jatuhkan martabat bangsa

Sejumlah aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di beberapa daerah berlangsung ricuh. Kondisi yang demikian sangat disayangkan sejumlah pihak. Harusnya, penyampaian protes tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, ikut menyesal dengan bentrokan yang terjadi antara polisi dan demonstran dalam aksi demo hari ini. Dengan alasan menjaga martabat bangsa, polisi dan demonstran diminta bisa menahan diri. "Demonstrasi itu hak setiap warga negara, tapi tetap harus dilakukan dengan santun. Kalau demo jangan anarkis. Begitu juga sebaliknya aparat yang menjaga jangan arogan," kata Kiai Said dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Rabu (28/3).

Said Aqil juga meminta aparat keamanan tidak mudah terpancing emosi menghadapi situasi di lapangan. "Intinya demonstran dan polisi harus bisa sama-sama menjaga martabat bangsa," himbaunya. Aksi unjuk rasa di Jakarta berujung ricuh dan membuat 32 orang yang ikut berdemo diamankan pihak kepolisian. Beberapa dari mereka juga ada yang mengalami luka. Tak hanya dari massa yang berdemo, sedikitnya 170 aparat kepolisian juga mengalami cidera.

Penjara Mewah Artalyta Terungkap Berkat Laporan Warga

TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke dalam sel penjara Artalyta Suryani alias Ayin semalam. Inspeksi juga dilakukan di sel-sel lain di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, tempat terpidana perkara suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu menjalani hukuman lima tahun penjara. Hal itu dilakukan setelah satuan ini mendapat laporan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh petugas penjara. "Pasti ada laporan," kata Ketua Satuan Tugas sekaligus Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, saat menghadiri acara di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Namun Kuntoro enggan menyebutkan dari mana laporan itu berasal. Ia juga tak memerinci perlakuan khusus yang dimaksud. Tindakan tegas satuannya, menurut dia, merupakan langkah awal untuk memberantas mafia hukum. Sebab, perlakuan khusus di rumah tahanan dianggap mengganggu rasa keadilan. Meski begitu, Kuntoro belum bersedia membicarakan kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada para petugas yang terbukti memberikan perlakuan istimewa itu. "Kita lihat perkembangannya dulu."

Seusai penggeledahan, Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan, dalam inspeksi yang digelar selama tiga jam mulai pukul 19.00 WIB itu, ditemukan berbagai penyimpangan. "Ada sejumlah tahanan menerima fasilitas lebih lengkap," kata Denny.
Di sel Liem Marita alias Aling, misalnya, ditemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya, antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja kerja. Bahkan Satuan Tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi.
Saat mendatangi sel Artalyta, Satuan Tugas mendapati ruang penjara Ayin terpisah dari sel para tahanan lain. Bahkan ada pintu khusus menuju ruangan besar yang dihuni orang dekat Sjamsul Nursalim ini. "Ruangannya mencapai 8 x 8 meter," ujar Denny.

Selain terhadap ruang Aling dan Ayin, Satuan Tugas menginspeksi ruang tahanan Erry Fuad dan Ines Wulandari. Keduanya ditahan karena terlibat kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemeriksaan juga dilakukan di ruang tahanan Darmawati Dareho, terpidana korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal. Menurut Denny, semua tahanan itu mendapat fasilitas lebih banyak dibanding tahanan lainnya. Para tahanan itu pun bisa membawa telepon seluler dalam sel mereka. "Itu sih sudah pasti," katanya. Penggeledahan, kata dia, dilakukan setelah Satuan Tugas menerima informasi dari masyarakat soal pemberian fasilitas berlebihan. Sebelum menggeledah, Satuan Tugas telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. "Dia mendukung penuh penggeledahan," katanya. Satuan Tugas, kata dia, akan segera menindaklanjuti temuan ini. Mereka akan kembali berkoordinasi dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Para tahanan itu layak menempati sel yang sama sempitnya dengan tahanan lain," kata Denny.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terlihat betapa bobroknya demokrasi di Indonesia. Para pejabat DPR bukan sebagai wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, namun dengan jabatannya mereka leluasa memainkan politik yang kotor. Tidak ada lembaga negara yang bisa mengusik DPR kecuali KPK, bahkan presiden pun tidak bisa ikut campur dalam urusan DPR. Begitu leluasanya para pejabat DPR beraksi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara hingga triliunan. Kini DPR bagaikan selebritis yang selalu mengumbar sensasi di media massa maupun media elektronik.

Kasus-kasus korupsi yang banyak merugikan negara tidak hanya terjadi di dalam lembaga perwakilan namun juga pada lembaga pemerintahan seperti yang terdapat pada gambaran kasus. Kasus korupsi mulai membudaya di Indonesia. Kurangnya kesadaran, iman dan rasa persatuan dalam diri para pejabat membuat Indonesia semakin terpuruk.

Garis komando pemerintahan yang menyebutkan tidak adanya lembaga tertinggi Negara makin mempersulit keadaan Indonesia, hanya membuat mereka semakin merasa bebas “beraksi”. Hal ini sangat vital menurut penulis, karena setiap sesuatu yang terdapat anggota haruslah terdapat pemimpin dengan kekuasaan mutlak, dan itu hanya terdapat satu pemimpin saja. Dengan kata hanya terdapat satu lembaga tertinggi Negara dan yang seharusnya menjabat adalah kepala pemerintahan.

Dalam kasus lain terjadi aksi-aksi demonstran yang melakukan tindakan anarkis dimana. Akibatnya banyak fasilitas umum yang rusak karenanya, hingga terkadang harus memakan korban jiwa. Demo-demo yang terjadi dijalanan kerap kali terjadi karena dalang dibalik layar. Mereka yang turun kejalan adalah orang-orang bayaran yang tak tahu apa masalahnya, yang tak tahu apa tujuannya sehingga harus merusak fasilitas yang ada.

Kasus penjara yang bukan lagi sebagai hotel yang menyeramkan bagi para nara pidananya namun kini benar-benar menjadi hotel berbintang yang lengkap dengan fasilitasnya. Kini hukum bagaikan permen yang dapat dibeli oleh semua orang, mulai dari harga 20.000 rupiah hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Begitu bobroknya demokrasi Indonesia yang menjadikan manusia menjadi liar dan menjadikan manusia bukan manusia seutuhnya.

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN

a.                   Saran

Dalam perlajanannya, Indonesia telah mengalami empak kali masa demokrasi dengan berbagai versi. Yang pertama demokrasi liberal ketika masa kemerdakaan Indonesia, kemudian demokrasi terpimpin ketika pemerintahan Bapak Mantan Presiden R. I Soekarno,  lalu demokrasi pancasila pada era Soeharto, dan yang terakhir adalah demokrasi transisi yang sedang kita alami sekarang ini.

Pada intinya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat lah yang berkuasa. Slogan yang terkenal adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pada sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, kita memiliki trias politik. Yaitu tiga lembaga tinggi yang saling independen dan perannya untuk menjalankan tugasnya dan saling mengawasi. Lembaga tersebut adalah eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kelebihannya adalah dengan sistem demokrasi, segala keputusan yang terjadi haruslah diputuskan atau disetujui oleh masyarakat umum. Hal ini menyebabkan minimnya kemungkinan munculnya pemimpin Negara yang sewenang-wenang dan cenderung mendiktatori Indonesia. Dengan seluruh rakyat Indonesia sebagai kuncinya, maka kebijakan yang dapat mencederai rakyat sangatlah tidak mungkin bisa dieksekusi. Dengan sistem demokrasi pun, karena sebuah keputusan lahir dari kekuatan suara terbanyak, maka kemungkinan untuk sebuah keputusan untuk dilaksanakan dan terealisasi sangatlah besar. Mayoritas suara berarti mayoritas rakyatlah yang akan menjadi perealisasi sebuah keputusan. Sehingga tidak mungkin terjadi terpilihnya sebuah keputusan yang mana mayoritas rakyat menolak untuk melaksanakannya. Kemudian di Negara demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk bersuara. Dengan kata lain, setiap orang bisa memberikan kritiknya, menambahkan saran, memberik masukan, dan solusi. Akibatnya adalah opsi dan pemikiran dari sebuah permasalahan akan semakin melebar dan banyak jalan keluarnya. Hal ini membuat permasalah yang ada akan lebih mudah untuk dientaskan.

Kemudian mengenai kekurangan sistem demokrasi, ada slogan dari pengamat politik Inggris yang berbunyi, “demokrasi artinya mengubah sistem Negara dari yang tadinya segelintir orang-orang korup yang memimpin bangsa, menjadi sekumpulan orang-orang yang bodoh”. Maksud dari perkataan itu adalah, ketika seluruh rakyat memiliki hak yang sama, hal ini berarti dalam mata hukum seseorang dipandang memiliki kualitas yang sama baik itu dari segi intelektual, emosi,stamina, dan fisik. Sehingga ketika suara mayoritas adalah suara orang-orang yang tidak paham akan hukum dan politik, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan yang nantinya malah membawa Indonesia ke dalam jurang kenistaan. Kenyataan bahwa kebenaran adalah suara terbanyak adalah hal yang jelas-jelas sangat tidak logis. Ketika mayoritas Negara diisi oleh orang-orang yang memiliki standar kualitas manusia yang rendah, pendidikan yang kurang, ekonomi yang mendekati ambang batas, dan emosi yang sangat eksplosif, apakah dapat dikatakan suara mayoritas adalah suara “tuhan”?

Itu mengapa sistem demokrasi yang sekarang ada merupakan demokrasi transisi. Kita sebagai Negara berkembang, masih memperbaiki berbagai sektor demi menuju demokrasi yang ideal. Sektor terpenting dan vital yang harus perbaiki adalah sistem birokrasi pemerintahan dan Sumber daya manusia. Nampak kedua hal tersebut adalah hal yang berat mengingat kita masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Namun dibalik itu, semangat berdemokrasi dan semangat untuk menuju Negara yang lebih baik sangatlah besar. Kita sebagai Negara dengan jumlah populasi terbanyak ke empat di dunia telah menunjukan kepada dunia apa itu demokrasi. Walaupun masih terpincang-pincang dan banyak bolong sana-sini dalam sistem ini, tapi kita sudah bisa menyelenggarakan pemilihan umum dengan jumlah partai yang sangat banyak dan pelaksanaan pemilihan yang berjalan damai dan tentram. Di mata dunia, demokrasi yang kita laksanakan telah mendapat penghargaan. Semoga ke depannya, kita bisa segera menambal kekurangan-kekurangan yang ada di sistem demokrasi kita demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

b.                  Kesimpulan

Negara Indonesia sangatlah terpuruk, kepedulian dari seluruh warganya sangatlah dibutuhkan. Tidak perlunya tindakan anarkis dalam kegiatan demo akan lebih baik. Perlunya garis komando yang jelas dalam sistem pemerintahan di Indonesia agar terdapat satu kekuasaan yang solid dan mutlak. Pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan hukum sangat dibutuhkan agar berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html

Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2”. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.

http://politicdemocrazy.wordpress.com/2012/04/16/barter-kasus-di-kpk/#more-25

http://politicdemocrazy.wordpress.com/2012/05/09/modus-korupsi-anggota-dpr-ri/

http://politicdemocrazy.wordpress.com/2012/04/13/indikasi-kasus-kolusi-menko-ekonomi-dan-deptan-by/