Lembaga Politik dan Lembaga Pendidikan serta Lembaga Agama
(Sumber: Ali, Nur. Modul Bahan Ajar Sosiologi.Ponorogo:MGMP guru Sosiologi.)
(A) Lembaga atau Pranata Politik
I) Pengertian Lembaga atau Pranata Politik
· Aristoteles, pranata politik adalah pranata yang mempunyai kewenangan menggunakan kekuatan fisik dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
· Koentjaraningrat, pranata Politik adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara.
· J. W. Schoerl, lembaga politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa.
· Kamantp Senarto, lembaga olitik adalah badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.
Menurut J. W. Schoerl, lembaga atau pranata politik dalam pelaksanaannya berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
(1) Peraturan, peraturan ini ditujukan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Dengan adanya ketaatan terhadap tata tertib ini, hak dan kewajiban individu di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan dengan terpenuhnya hak dan kewajiban itu di masyarakat, maka kehidupan di masyarakat berlangsung dengan damai.
(2) Perselisihan. Hal ini berarti bahwa pranata politik bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di masyarakat. Hal ini dapat terlaksana dengan baik, karena pranata politik dilengkapi dengan unsure pendukungnya yaitu kekuasaan. Selain itu, pranata politik dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas bagi siapa yang melanggarnya.
(3) Pemimpin, pranata politik berhubungan dengan tata cara pemilihan pemimpin yang berwibawa. Dengan adanya pemimpin yang berwibawa akan dapat membuat masyarakat cenderung untuk mematuhi. Oleh karena itu, dalam pranata politik, pemilihan pemimpin memakai ukuran yang ketat.
Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga mereka mengikuti kemauannya. Dalam kehidupan masyarakat dikenal bentuk kepemimpinan, sebagai berikut:
(1) Kepemimpinan kharismatik yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan penampilan seorang tokoh yang memiliki charisma (kelebihan) yaitu semacam daya tertentu yang member pesona kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengakuinya sebagai pemimpin.
(2) Kepemimpinan tradisional yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan penampilan seorang tokoh yang didasarkan pada kaitan primordial, seperti ikatan keluarga atau keturunan, kedaerahan, agama dan kesukuan.
(3) Kepemimpinan rasional yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan penampilan seorang tokoh yang didasarkan pada kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya.
II) Bentuk Lembaga atau Pranata Politik. Seperti telah dikemukakan di depan bahwa pranata politik berhubungan erat dengan kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak untuk menggunakan demi tercapainya tujuan Negara. Proses pencapaian tujuan Negara ini tidak secara mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menyangkut semua pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian tujuan Negara, pranata politik diwujudkan dalam bentuk berikut:
(1) Eksekutif. Dalam hal ini pemegang kekuasaan eksekutif adalah pemerintah yang bertugas menyelenggarakan jalannya kehidupan bernegara. Pemerintah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam upaya pencapaian tujuan Negara.
(2) Yudikatif. Pemegang kekuasaan dalam bidang hukum adalah yudikatif. Struktur lembaga yudikatif adalah:
(a) Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Negara kita dan berkedudukan di ibu kota Negara.
(b) Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang struktur di bawah Mahkamah Agung dan berkedudukan di ibu kota provinsi.
(c) Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau daerah kota.
Selain ketiga lembaga peradilan tersebut masih ada badan peradilan lain seperti lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.
(3) Legislatif. Lembaga ini bertugas membuat produk hukum atau perundangan. Dalam hal ini dapat digolongkan menjadi empat lembaga, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pertama (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kedua (DPRD II), dan Badan Perwakilan Desa.
(4) Militer. Pranata politik dapat mewujudkan dirinya dalam lembaga militer yaitu sebuah lembaga yang antara lain mempunyai tugas pokok sebagai berikut: menjaga pertahanan Negara, menciptakan suasana aman di masyarakat, menjaga integritas bangsa, serta menjadi perangkat pemaksa demi tegaknya supermasi hukum.
(5) Partai Politik. Dalam sebuah Negara demokrasi keberadaan partai politik merupakan suatu keharusan. Partai politik ini antara lain mempunyai fungsi sebagai berikut: sebagai lembaga control terhadap jalannya dan kebijakan pemerintah, sebagai kekuatan penyeimbang kehidupan bernegara, sebagai lembaga tempat menyalurkan aspirasi masyarakat.
III) Fungsi lembaga atau pranata Politik. Pada masa sekitar abad ke-19 dikenal dengan istilah “Negara hukum klasik”. Pranata Negara hukum klasik pada saat itu mempunyai tugas sebagai “Negara penjaga malam” maksudnya Negara tersebut berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada masa sekarang dikenal dengan istilah “Negara hukum modern”. Pranata Negara hukum modern berfungsi bukan hanya sekedar penjaga keamanan dan ketertiban saja tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu Negara hukum modern disebut juga “Negara kesejahteraan” atau disebut dengan istilah “welfare state”.
Selanjutnya James Vender Zanden dan Gillin memerinci fungsi pranata politi sebagai berikut:
(1) Internal order maksudnya memelihara dari dalam artinya pranata politik memelihara di dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik dengan cara persuasive maupun dengan cara paksaan fisik.
(2) Ekternal security maksudnya menjaga keamanan dari luar artinya pranata politik melalui alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan Negara dan warga masyarakat dari serangan pihak luar, baik melalui diplomasi maupun dengan jalan peperangan.
(3) General welfare maksudnya berusaha melaksanakan kesejahteraan umum artinya pranata politik merencanakan, melaksanakan pelayanan social serta kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, energy, komunikasi dan sebagainya.
Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka fungsi dari pranata politik adalah sebagai berikut: melembagakan norma melalui undang-undang, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat, menyelenggarakan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya, melindungi warga negaranya dari serangan bangsa asing, memelihara kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bahaya.
(B) Lembaga Pendidikan atau Pranata Pendidikan
I) Pengertian Pendidikan dan Lembaga Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian pranata pendidikan menurut Koentjaraningrat adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan.
II) Fungsi Lembaga Pendidikan atau Pranata Pendidikan, secara garis besar memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
(1) Fungsi Konservasi maksudnya pendidikan itu dapat melestarikan kebudayaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya.
(2) Fungsi evaluative maksudnya pendidikan itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menilai kebudayaan dantradisi yang masih bisa diteruskan dan mana yang tidak.
(3) Fungsi kreatif maksudnya pendidikan itu harus dapat menimbulkan kreatifitas peserta didik untuk memperbaiki, memodifikasi, mengembangkan atau menciptakan hasil kebudayaan sesuai dengan perkembangan jaman.
Selanjutnya menurut Horton dan Hunt membagi fungsi lembaga atau pranata pendidikan ke dalam dua kategori, yaitu:
(a) Fungsi manifest pendidikan (fungsi yang didasari dan menjadi tujuan orang banyak), meliputi: membantu orang lain untuk mencari nafkah, menolong orang untuk mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pengembangan masyarakat, melestarikan kebudayaan, merangsang partisipasi demokratis, memperkaya cakrawala kehidupan, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, meningkatkan taraf kesehatan para semua bangsa, menciptakan warga Negara yang patriotikm nenunjang integritas bangsa, membentuk kepribadian.
(b) Fungsi laten pendidikan (fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan orang banyak), meliputi: memperpanjang masa ketidakdewasaan, melemahkan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, ikut mendukung dan mempertahankan system kelas social, merupakan tempat bagi bernaungnya perbedaan pendapat.
III) Bentuk lembaga Pendidikan atau Pranata Pendidikan.
(a) Pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Pendidikan informal disebut dengan pendidikan pertama dan utama.
(b) Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berlangsung disekolah. Ditinjau dari segi jenisnya pendidikan formal dibagi menjadi:
(1) Pendidikan umum yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan ketrampilan dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan.
(2) Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.
(3) Pendidikan luar biasa yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental.
(4) Pendidikan kedinasan yaitu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai.
(5) Pendidikan keagamaan yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
(6) Pendidikan akademik yaitu pendidikan yang diselenggarakan dlaam rangka penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
(7) Pendidikan professional yaitu pendidikan yang diselenggarakan dan diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
(c) Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang berlangsung dalam masyarakat. Misalnya: kejar paket A, Kejar Paket B, sekolah terbuka, khursus-khursus dan lain-lain.
(C) Lembaga Agama atau Pranata Agama
I) Pengertian Agama dan Lembaga Agama. Meurut Ariyono Suyono, agama adalah system yang terdiri dari konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat dan upacara serta pemuka yang melaksanakannya. System ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Menurut Johnstone, agama adalah keyakinan dan praktek sebagai sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan dan menganggap apa yang mereka rasakan sebagai pengada adikodrati (supernatural) dan suci. Sedangkan pengertian pranata agama menurut Koentjaraningrat, agama adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Selanjutnya Koentjaraningrat mengatakan bahwa: unsure dasar yang terdapat pada setiap agama antara lain:
(1) Emosi keagamaan yaitu getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan.
(2) System keagamaan yaitu bayang-bayang manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup maut dan lain-lain.
(3) System upacara keagamaan yaitu upacara yang bertujuan untuk mencari hubungan dengan dunia gaib (Tuhan).
(4) Kelompok keagamaan yaitu kesatuan social yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta system upacara keagamaannya.
II) Fungsi Agama dan Lembaga Agama
(a) Fungsi agama bagi Individu.
(1) Memberi pedoman bagi manusia, baik dalam kehidupannya sebagai pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia lainnya maupun dalam hubungannya dengan alam sekitar.
(2) Berfungsi sebagai ritus (ibadah), yang nantinya dapat menenangkan kecemasan, memberikan kelegaan emosional, dan mempertebal keyakinan sehingga seseorang merasa mampu untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
(3) Membimbing manusia dalam mengembangkan penafsiran intelektual yang membantu manusia dalam mendapatkan makna dari pengalaman hidupnya.
(4) Dapat membantu manusia dalam memecahkan persoalan yang tidak terjawab oleh manusia sendiri, misalnya persoalan mati, nasib baik dan buruk dan lain-lain.
(5) Dapat memberikan dukungan psikologis (kejiwaan) dan memberikan rasa percaya diri kepada penganutnya dalam menghadapi kehidupan yang serta tidak menentu.
(6) Berfungsi sebagai identitas diri (belonging function) artinya agama dapat memberikan identitas diri (ciri diri) terhadap individu sehingga ia akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
(7) Berfungsi maknawi (meaning functions) artinya agama menyajikan wawasan dunia terhadap individu, segala ketidakadilan, penderitaan dan kematian dapat dipandang sebagai suatu yang penuh makna.
(b) Fungsi agama bagi Masyarakat
(1) Berfungsi untuk menginterasian atau menyatukan masyarakat, baik dalam perilaku lahiriah maupun yang bersifat simbolik.
(2) Berfungsi menuntun terbentuknya moral social yang langsung dianggap berasal dari Tuhan. Misalnya kegiatan ibadah (ritual) dapat memelihara keseimbangan masyarakat sehingga nantinya kegiatan ibadah dapat menimbulkan rasa aman baik secara individu maupun masyarakat.
(3) Berfungsi sebagai pendukung adat istiadat dan memperkuat keutuhan system social yang sudah mapan.
Selanjutnya Horton dan Hunt membagi fungsi lembaga atau pranata agama ke dalam dua kategori yaitu:
(a) Fungsi manifest lembaga agama atau pranata agama, diantaranya adalah: menyatukan sesama pemeluknya dalam ikatan persaudaraan melalui kegiatan ibadah bersama, adanya doktrin menyangkut keyakinan. Dapat menentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, adanya doktrin menyangkut keyakinan, manusia selalu menyesuaikan diri dalam setiap tindakannya.
(b) Fungsi laten lembaga agama atau pranata agama, diantaranya adalah: munculnya tempat ibadah masing-masing agama, mewariskan ajaran kebudayaan yang berkaitan dengan agama kepada generasi penerusnya, sebagai media interaksi social yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
III) Bentuk Pranata Agama. Menurut Talcot Parsons, kebutuhan manusia terhadap pranata agama disebabkan oleh fator sebagai berikut: pertama, ketidakmampuan manusia dalam menghadapi masalah tertentu, misalnya masalah kematian, hal-hal yang gaib, bencana alam dan lain-lain; kedua, kelangkaan hal-hal yang dapat member jawaban yang memuaskan, hal ini dikarenakan keterbatasan akal manusia sehingga membutuhkan petunjuk Tuhan melalui kitab suci. Di Indonesia kita kenal berbagai macam agama. Misalnya agama yang resmi diakui di Indonesia yakni: Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha. Selain itu, terdapat pula agama yang berkembang di luar negerti tetapi tidak di akui di Indonesia, misalnya; Yahudi, Taoisme, Konfucianisme, Shintoisme, dan lain sebagainya termasuk pula aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki dan mengembangkan pranata keagamaan. Misalnya di dalam Islam dikenal pranata masjid, pondok pesantren, zakat, haji dan sebagainya. Agama Katholik dan Protestan mengenal pranata gereja, agama Hindu mengenal pranata Pura, agama Budha mengenal pranata Wihara dan lain sebagainya.
(Source: Ali, Nur. Modules Sosiologi.Ponorogo Instructional Materials: MGMP Sociology teacher.)
(A) The institution or Pranata Politics
I) Definition of agency or Pranata Politics
• Aristotle, political institutions are institutions that have the authority to use physical force and is able to meet the needs of his own life.
• Koentjaraningrat, Political institutions are institutions that aims to meet human needs in the lives of a large scale clusters or statehood.
• J. W. Schoerl, political institutions is the body that regulates and maintains the order to reconcile the conflict and to choose an authoritative leader.
• Kamantp Senarto, olitik agency is an agency that specializes in the exercise of power and authority.
According to J. W. Schoerl, institutions or political institutions in its implementation relate to the following matters:
(1) Regulation, this rule is intended to maintain order in society.With the observance of this order, the rights and obligations of individuals in the community can work well. And with the fullest rights and responsibilities in the community, then life took place in a peaceful society.
(2) Disputes. This means that the political institutions aim to resolve disputes that arise in the community. It can be done well, because political institutions are equipped with elements supporting the power. In addition, political institutions equipped with legal sanctions for those who break them.
(3) Leaders, political institutions associated with the procedure for the election of an authoritative leader. With the authoritative leader who will be able to make people less likely to comply. Therefore, in political institutions, electoral leader wearing a tight size.
Leader is someone who has the ability to influence others so they follow his will. In a society known forms of leadership, as follows:
(1) Leadership charismatic leadership is characterized by the appearance of a character who has the charisma (excess) is a kind of power that certain members of charm to the community, so that people recognize him as a leader.
(2) Traditional Leadership is leadership that is characterized by the appearance of a character based on the primordial relationship, such as family ties or descent, regionalism, religion and ethnicity.
(3) rational leadership is leadership that is characterized by the appearance of a character that is based on the ability and the skills they have.
II) form or Pranata Political Institutions. As has been stated before that the political institutions are closely linked with power. In this case the power held by the government that has the right to use the state to achieve the goal. The process of achieving this state is absolutely not the responsibility of the government but on all holders of power. Therefore, the efforts to achieve state goals, political institutions embodied in the following form:
(1) Executive. In this case the holder of executive power is the government in charge of organizing the course of life of the state.Government has a role and a great responsibility in achieving the goal state.
(2) Judiciary. Authority in the field of law is judicial. The structure of the judiciary are:
(A) The Supreme Court is the highest judicial institution in our State and is domiciled in the State capital.
(B) The High Court is that the structure of the judiciary under the Supreme Court and is based in the provincial capital.
(C) Courts are the courts of first instance are based in the capital city district or area.
In addition to the three existing legal institutions are still other judicial bodies such as the religious courts, military courts and state administrative courts.
(3) the Legislature. The institute is in charge of making the product or statutory law. In this case can be classified into four agencies, namely: the House of Representatives (DPR), the House of Representatives first level (level I), the second level of the House of Representatives (DPRD II), and village councils.
(4) Military. Political institutions can manifest itself in a military institution is an institution which among other things has the following main tasks: keeping the country's defense, creating a safe atmosphere in the community, maintaining the integrity of the nation, as well as being the enforcer for the sake of supremacy of law.
(5) Political Party. In a democratic country where political parties are a must. Political parties, among others, has the following functions: as an institution, and control on the course of government policy, as a balancing force statehood, as the institution where the aspirations of society.
III) The function of the agency or political institutions. In the period around the 19th century known as the "State of the classical laws".Classical laws of the State institutions at the time had a job as a "night watchman state" means the State may act as security and public order. At the present time known as "the modern rule of law".Modern legal state institutions to function not just a security guard and order, but also serves to improve the welfare of its people.Hence the modern legal state called "welfare state" or termed "welfare state".
Furthermore, James Gillin detailing Vender Zanden and politicians institutions function as follows:
(1) Internal order means maintaining the meaning of the political institutions in society to maintain its authority, either by way of persuasive or by physical coercion.
(2) External security means security from the outside means that political institutions through tools that try to defend the State and its citizens from external attack, either through diplomacy or by way of war.
(3) General welfare means trying to implement the common means of political institutions to plan, implement social services and basic needs such as food, clothing, shelter, education, health, energy, communications and so on.
Later in the life of society, nation and state the functions of political institutions are as follows: institutionalizing norms through legislation, implementing legislation has been approved, resolving conflicts among citizens, organizing public services, such as health care, education, welfare and so on, to protect its citizens from attack foreign nations, maintain readiness and vigilance in the face of danger.
(B) or Pranata Education Institutions
I) Definition of Education and the Institute of Education. According to Ki Hajar Dewantara, education is the effort to promote the development of character, mind and body of children, so that they are as human beings and as members of society can achieve salvation and happiness are the highest. According to Law No. 2 of 1989 on National Education System, education is a conscious effort to prepare students through teaching and training guidance for its role in the future. While the notion of education institutions by Koentjaraningrat are institutions that aim to meet the needs of lighting and education.
II) function or Pranata Educational Institutions, an outline has three main functions, namely:
(1) Function Conservation education means it can preserve the culture handed down to the next generation.
(2) The function of evaluative meaning that education can improve the ability of learners to assess dantradisi culture can still be transmitted and which are not.
(3) The function of education should be creative means creativity can lead learners to improve, modify, develop or create cultural output in accordance with the changing times.
Furthermore, according to Horton and Hunt share educational function of the institution or institutions into two categories, namely:
(A) The manifest function of education (based on the function and the goal of the crowds), include: helping others for a living, helping people to develop their potential for personal fulfillment and development, preserving culture, stimulate democratic participation, enrich the horizon of life, improve the ability to adapt, improve the health of all nations, creating citizens who patriotikm nenunjang integrity of the nation, forming personality.
(B) the latent function of education (functions not recognized and not the purpose of the crowds), include: extending the immaturity, undermine parental controls for children, supporting and maintaining the social class system, is home to bernaungnya dissent.
III) form or Pranata Education Education institutions.
(A) Informal education is education that takes place in the family.Informal education is called the first and primary education.
(B) Formal education is education that takes place in school. In terms of the type of formal education is divided into:
(1) Public education is education that promotes the expansion of knowledge and skills with specialization are realized at the end of their education.
(2) Vocational education: education that prepares students to work in a particular field.
(3) Education exceptional education that is organized for the students who bear the physical and mental disorders.
(4) Education official: education that aims to enhance the ability in the discharge of official duty for the employee or prospective employee.
(5) religious education: education is organized to prepare students to be able to perform its role which requires mastery of specific knowledge about the religion in question.
(6) academic education is organized educational framework dlaam mastery of certain knowledge.
(7) professional education: education is organized and directed primarily at the implementation readiness skills.
(C) non-formal education is education that takes place in the community. Example: A Packet, Packet B, open schools, khursus-khursus and others.
(C) The Institute on Religion or Religion Pranata
I) Understanding Religion and Religious Institutions. Meurut Ariyono Suyono, religion is a system consisting of the concept and believed to be the absolute confidence of a people and the ceremony and leaders who implement them. System regulates man's relationship with God, man's relationship to man and man's relationship with the natural environment. According to Johnstone, religion is the belief and practice as a means for a group of people to interpret and consider what they perceive as pengada supernatural (supernatural) and the sacred. While the sense of religious institutions by Koentjaraningrat, religion is the institution that aims to meet human needs in relation to God or the supernatural. Further Koentjaraningrat said that: the basic elements found in every religion, among others:
(1) religious emotions are vibrations that cause the human spirit runs religious behavior.
(2) the religious system of human shadows on the shape the world, nature, occult, death, life and others.
(3) System religious ceremony is a ceremony that aims to make contact with the unseen world (God).
(4) Religious groups are social unity conceptualize and activate its system of religious ceremonial.
II) The function of Religion and Religious Institutions
(A) The function of religion for individuals.
(1) Provide guidance to man, either in life as a person in relation to God, in relationship with other human beings and in relation to the environment.
(2) Serves as the ritual (worship), which can be soothing anxiety, provide emotional relief, and strengthen the belief that someone was able to perform a job.
(3) To lead the people in developing intellectual interpretations that help people in getting the meaning of life experiences.
(4) to assist people in solving problems that are not answered by the man himself, for example, the issue dead, good and bad fortune and others.
(5) Can provide psychological support (psychological) and give confidence to worshipers in the face of life and uncertain.
(6) Serves as an identity (belonging function) means that religion can provide self-identity (self trait) to the individual so that he will behave and act in accordance with the teachings of their religion.
(7) Serves meaningful (meaning functions) means serving religious worldview of the individual, all the injustice, suffering and death can be seen as a meaningful.
(B) The function of religion for Indigenous
(1) Serves to menginterasian or unify the community, both in outward behavior as well as a largely symbolic.
(2) Serves leading social moral formation is directly ascribed to God. For example, acts of worship (ritual) to maintain a balance so that the people will worship activities can lead to a sense of security, both individually and society.
(3) Serves as support and strengthen the integrity of the tradition established social system.
Furthermore Horton and Hunt share religious institutions function or agency into two categories:
(A) The manifest function of religious institutions or religious institutions, which are: to unite in the bonds of brotherhood among its adherents through common worship, a doctrine concerning faith.Able to determine the relationship between man and God, the doctrine concerning faith, people always adjust in every action.
(B) the latent function of religious institutions or religious institutions, which are: the emergence of places of worship of each religion, inherited cultural teachings related to faith to future generations, as a medium for social interaction related to community needs.
III) form Pranata Religion. Talcot According to Parsons, the human need for religious institutions caused by fator as follows: first, the inability of human beings in the face of certain problems, such as the problem of death, the supernatural, natural disasters, etc., and second, the dearth of things to members satisfactory answer, this is due to the limitations of human reason and thus require guidance of God through scripture. In Indonesia we know different religions. For example, the officially recognized religions in Indonesia, namely: Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, and Buddhism. In addition, there is also a growing religion outside negerti but not recognized in Indonesia, for example; Judaism, Taoism, Confucianism, Shintoism, and others including the flow of the belief in God Almighty. Every religion has and develops religious institutions. For example, in the Islam mosque known institutions, boarding schools, charity, pilgrimage and so on. Catholic and Protestant churches recognize institutions, religious institutions known Hindu temples, Buddhist Vihara known institutions and others.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar