BUDAYA DEMOKRASI MAJU/CULTURE OF DEMOCRACY FORWARD (CIVIL EDUCATION)

BAB II SEMESTER 1 BUDAYA DEMOKRASI MAJU

(sumber: Mr. Hernu. Civil Education Teac for class XI Semester 1)

A.      Pengertian

·         Demos              :Rakyat

Kratos/Kratein  : Pemerintahan/ Pemerintahan/ Kekuasaan

Democratia/Demokrasi= Pemerintahan Rakyat/ Kekuasaan rakyat

·         Menurut Abraham Lincolin

“Democration is government of the people, by the people, and for the people.”

·         Ensklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila

Demokrasi      :suatu system pemerintahan dimana kekuasaan yang memerintah berasal yang diperintah atau system/ pola pemerintahan yang mengikut sertakan seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembahasan politik.

·         Kesimpulan: kedaulatan rakyat mengidentifikasi demokrasi. Kedaulatan merupakan kekuasaan tinggi & berada di atas kekuasaan lain.

B.      Macam-macam demokrasi

1)      Dilihat dari penyaluran aspirasi rakyat

·         Demokrasi langsung: apabila aspirasi rakyat dilakukan secara langsung. Misal: rembug desa, pemilihan umum

·         Demokrasi tidak langsung (melalui perwakilan):aspirasi rakyat dilakukan oleh para wakilnya yang duduk dilembaga Perwakilan rakyat. Missal: Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

·         Demokrasi system referendum: aspirasi rakyat dilakukan oleh para wakilnya yang duduk diparlemen di control langsung oleh rakyat. Refrendum: permintaab pendapat rakyat mengenai setuju apa tidak terhadap perubahan undang- undang.

a)      Refrendum obligatoir

Refrendum yang wajibkan dilakuka apabila parlemen tidak merubah. Misalnya: wajib belajar 9 tahun dirubah 12 tahun.

b)      Refrendum Fakulatif

Apabila parlemen tidak merubah undang-undang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan rakyat lebih dahulu kecuali apabila dalam beberapa saat UU diberlakukan ada sebagian rakyat menyatakan ketidak setujuan barulah rakyat yang menyatakan ketidak setujuannya barulah diadakan referendum terhadap UU tersebut.

c)       Refrendum Konsultatif

Refrendum yang tidak wajib dilakukan karena masukan teknis.

2)      Dilihat paham ideology

·         Demokrasi Liberal

Ciri      : kepentingan perseorangan diperhatikan, hak politik perseorangan diperhatikan. Pemerataan bidang ekonomi tak diperhatikan, kebebasan politik dijamin

·         Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar/ Sosialis)

Ciri      :kepentingan perseorangan tak diperhatikan. Hak politik perseorangan tak diperhatikan. Pemerataan ekonomi diperhatikan. Kebebasan politik tidak dijamin.

·         Demokrasi Gabungan (Pancasila)

Ciri      : kepentingan berdasarkan nilai- nilat luhur. Hak politik berdasarkan nilai-nilai luhur pemerataan ekonomi. Politik berdasarkan nilai-nilai luhur.

3)      Dilihat titik berat jadi perhatiannya

·         Demokrasi Formal       :meletakkan titik berat perhatian dalam bidang politik tetapi mengabaikan bidang ekonomi. Missal United States of American (USA)

·         Demokrasi Material    : meletakkan titik berat perhatian dalam bidang ekonomi tetapi mengabaikan bidang politik. Missal: expired United Socialis Of Soviet Republic (ex USSR)

·         Demokrasi Campuran                : menggabungkan unsure-unsur baik dari demokrasi formal dan material serta membuang unsure jeleknya.

4)      Dilihat dari perkembangan Paham

·         Demokrasi Klasik          :Hanya menekankan pada bidang politik.

·         Demokrasi Modern     : Menekan pada bidang politik, social, ekonomi, dan budaya.

5)      Nilai operasional yang melandasi pelaksanaan demokrasi

·         Menyelesaikan perselisihan secara damai

·         Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai

·         Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

·         Membatasi mengguanakan kekerasan seminimal mungkin

·         Mengakui & menganggap wajar keanekaragaman

·         Menjamin tegaknya keadilan

CIVIL SOCIETY

·         Pendapat            : menganggap masyarakat madani≠ civil society

Menganggap bahwa masyarakat madani = civil society

Penjelasan:

1)      Pengertian

·         Masyarakat Madani

Sebagian masyarakat utama& diartikan juga masyarakat Islam karena konsep masyarakat madani berkembang di dasar pada nilai-nilai Islam. Masyarakat merupakan gambaran ideal bagi umat Islam. Masyarakat madani baik dalam pemerintahan yang baik.

·         Civil Society

Berangkat pada nilai-niali berat yang bersifak skolastik, liberalistic.

2)      Konsep pengacuan

·         Masyarakat madani mengacu pada masyarakat madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat madani diartiakan sebagai masyarakat kota/ beradab.

·         Civil society mengacu pada masyarakat pada Yunani Kuno dengan istilah civil societas yang diartikan masyarakat politik yang berperadaban/ masyarakat kota. Ingat istilah polis Negara kota.

3)      Makna Civil Society

·         Jaringan kerja yang kompleks dari organisasi-organisasi yang dibentuk secara sukarela yang berbeda dari lembaga-lembaga Negara dan bertindak secara mandiri dan dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga Negara serta menghormati hokum yang berlaku.

·         Menurut M. AS. Hikam

Lingkungan masyarakat yang terorganisme yang bercirikan kesukarelaan ke swasembadaan, pesuadayaan serta memiliki kemandirian yang tinggi terhadap pemerintah dan taat terhadap peraturan hokum yang dimiliki warganya.

4)      Ciri- cirri civil society/ masyarakat madani

·         Lahir atas prakarsa masyarakat sendiri

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Mencukupi kebutuhan sendiri

·         Mandiri terhadap kekuasaan pemerintah sehingga dapat mengontrol kekuasaan.

·         Tunduk pada peraturan hokum yang berlaku

5)      Wujud konkrit civil society

·         Perkumpulan perdagangan yang produktif

Misal   : asosiasi Pekerja Kaki Lima Ponorogo

·         Perkumpulan keagamaan, kesukaan, kebudayaan yang membelak hak kolektif nilai-nilai

Misal   :persatuan raja-raja seluruh Nusantara, organisasi dibidang produksi dan penyebaran pengetahuan umum.

·         Gerakan-gerakan perlindungan konsumen, perempuan, anak, anak cacat, kaum minoritas.

6)      Periodisasi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

        I.            Masa demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Nama UUDS 1950, nama demokrasi liberal

Ø  Ciri-cirinya Masa demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959):

·         Menuntut persamaan dan kebebasan

·         Sistem multipartai

·         Ada partai oposisi

·         Mengutamakan voting dalam pemutusan dengan suara terbanyak.

Ø  Hal-hal positif dalam Masa demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

·         Lembaga kehakiman dapat menjalankan fungsinya dengan baik

·         Lembaga legislative dapat melaksakan fungsinya yang baik

·         Kebebasan pers

·         Kebebasan beragama

·         Ada perlindunan minoritas

·         Benturan antar kelompok dapat diminimalisisr oleh pemerintah

·         Dapat menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung

Ø  Hal- hal Negatif dalam Masa demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

·         Terlalu banyak partai yang memiliki orientasi sendiri-sendiri

·         Kabinet silih berganti

·         Kebijakan pemerintah cenderung menguntungkan partainya

·         Sering terjadi pergantian pejabat pemerintahan yang didasarkan kepentingan penguasa

·         Masa kampanye yang terlalu lama (1953-1955) menimbulkan ketegangan horizontal antar masyarakat.

      II.            Masa demokrasi terpimpin (orde lama) 1959-1965

Ø  Ciri-ciri Masa demokrasi terpimpin (orde lama) 1959-1965

·         Melarang propaganda anti nasakom (nasional, agama, dan komunis) dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner (01)

·         Mengutamakan gotong royong (12)

·         Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (03)

·         Tidak mencari kemenangan atas golongan orang lain (05)

·         Meluasnya peranan Angkatan Bersenjata (TNI) sebagai unsure social poltik (18)

·         Selalu mecari sintesa untuk melaksanan amanat rakyat (23)

Sintesa merupakan sebab akibat, missal masyarakat berkembang; antitesa:kebalikan sintesa, missal masyarakat membangkang dibabat.

Ø  Hal-hal positif Masa demokrasi terpimpin (orde lama) 1959-1965

·         Keberhasilan menumpas DI/TI berlangsung selama 14 tahun

·         Keberhasilan menyatukan Irian Barat ke dalam NKRI

·         Angkatan bersenjata maju dan pesat

·         Merintis pembentukan lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Lembaga Tinggi Negara

·         Sebagai patner Gerakan Non Blok

Ø  Hal-hal negative Masa demokrasi terpimpin (orde lama) 1959-1965

·         Jaminan hak-hak dasar warga Negara masih lemah

·         Pembatasan kebebasan pers

·         Terbatasnya peran partai politik

·         Kaburnya system kepartaian dan lemahnya peranan partai politik

·         Pelampauan wawasan batas wewenang

·         Berperannya peran komunisme sampai menyebabkan propaganda Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia

    III.            Masa Demokrasi Pancasila Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan Mei 1998)

Ø  Ciri-ciri Masa Demokrasi Pancasila Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan Mei 1998)

·         Mengutamakan musyarawah untuk mufakat (05)

·         Selalu diliputi semangat kekeluargaan (03)

·         Pemerataan kesempatan kerja (11)

·         Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur (01)

·         Hasil keputusan dapat dipertanggung jawab secara moral kepada Tuhan berasaskan nilai kebenaran keadilan (18)

·         Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat

Ø  Hal positf Masa Demokrasi Pancasila Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan Mei 1998)

·         Pemerataan pemenuhan sandang dan papapn

·         Membangun inprasruktur

·         Sukses Keluarga Berencana

·         Pemerataan pembangunan pendapatan

·         Sukses memerangi buta huruf

·         Menikmati ekonomi dan keamanan stabil

Ø  Hal negatif Masa Demokrasi Pancasila Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan Mei 1998)

·         Tumbuhan Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang merajalela

·         Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

·         Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

·         Pemilu yang tidak demokratis

·         Pertumbuhan lembaga ekstra konstitusional

·         Pengakuan Hak Asasi Manusia yang terbatas

    IV.            Masa Demokrasi Pancasila Reformasi (Mei 1998-sekarang)

Ø  Ciri Masa Demokrasi Pancasila Reformasi (Mei 1998-sekarang)

·         Peranan militer dalam bidang politik terus dikurangi (11)

·         Bertanggung jawab mewujudkan keadilan social (15)

·         Adanya penghargaam atas Hak Asasi Manusia (18)

·         Kedaulatan rakyat yang ditegakkan

·         Perlindungan hak minoritas (23)

·         Multi partai (12)

·         Majelis Permusyawaratan bukan lagi sebagai lembaga tertinggi (12)

·         Hak Asasi ditegakkan (6)

·         Persamaan di mata hokum

·         Pemilihan presiden secara langsung (8)

·         Kebebasan berserikat dan berkumpul  (4/ jawabanku)

Ø  Hal positif Masa Demokrasi Pancasila Reformasi (Mei 1998-sekarang)

·         Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (8)

·         Kesetaraan antara legislative, eksekutif, dan yudikatif (12)

·         Terjaminnya pers (4/ jawabanku)

·         Suara rakyat lebih didengar (15)

·         Lahirnya Hak Asasi Manusia dan Keadilan semakin ditegakkan (21)

·         Lebih terbukanya demokrasi di Indonesia (18)

·         Diakuinya etnis Tionghoa (19)

·         Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas (9)

·         Keterbukaan informasi public (11)

·         Kritikan terhadap pemerintahaan dapat dilakukan dengan leluasa (8)

Ø   Hal negative Masa Demokrasi Pancasila Reformasi (Mei 1998-sekarang)

·         Kelembagaan yang ada masih dimaknai hanya sebagai ornament demokrasi (5)

·         Adanya gerakan separatis (12)

·         Pemberantasan Kolusi Korupsi Nepotisme belum optimal (12)

·         Pembentukan lembaga ekstra konstitusional (24)

·         Lepasnya provinsi Timor Timur (16)

·         Banyak terjadinya kekerasan sipil (22)

·         Banyak muncul kepermukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada territorial masing-masing wilayah (1)

·         Munculnya individualisme

Secara pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih rakyat secara luber, jujur dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang 1945.

Fungsi Pemilu:

a)      Sarana memilih pejabat public

b)      Sarana pertanggung jawaban pejabat public

c)       Sarana pendidikan politik rakyat

§  Cara pemilu:

1)      Secara langsung                                :rakyat memilih para wakilnya secara langsung tanpa perantara

2)      Secara bertingkat             :rakyat memilih para wakilnya sebagai formatur (perantara) dan para     formatur tersebut dan akan memilih wakilnya rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.

§  Sistem Pemilu

1)      Sistem Distrist                   :wilayah Negara dibagi ke dalam beberapa distik dan setiap distrik memiliki seorang wakil

2)      Sistem Proporsional        : perolehan jumlah porsi diparlemen sebanding dengan besarnya jumlah suara uang diperoleh dalam pemilu.

3)      Sistem Campuran            : wilayah Negara dibagi ke dalam beberapa tetapi sisa suara tidak hilang diperhitungkan dengan jumlah sisa kursi uang ada

§  Sistem Proporsional dengan stelsel daftar sebelum reformasi kalau sesudahnya system proporsional dengan daftar calon terbuka

§  Untuk memilih anggota DPD digunakan system distrik berwakil satu tetapi di Indonesia berwakilnya banyak setiap provinsi 4 perwakilan

 

 IN ENGLISH (with google translate Indonesian-English)
CHAPTER II SEMESTER 1 CULTURE OF DEMOCRACY FORWARD


(Source: Mr. Hernu. Civil Education Teac for class XI Semester 1)


A. Understanding


• Demos: PeopleKratos / Kratein: Government / Government / AuthorityDemocratia / Democracy = Government of the People / The power of the people


• According to Abraham Lincolin"Democration is government of the people, by the people, and for the people."


• Ensklopedi Pancasila Popular Political Development


Democracy: a system of government where the governing power from the governed or the system / pattern of governance that includes all people to participate in political discussion.


• Conclusion: sovereignty of the people identify democracy. Sovereignty is a higher power and the other is in the ascendant.




B. Types of democracy


1) Judging from the distribution of people's aspirations


• Direct democracy: if the aspirations of the people be done directly. For example: Rembug village elections


• Democracy indirect (through representatives): the aspirations of the people by their representatives who sit instituted Representatives. Eg: House of Representatives and the People's Consultative Assembly.


• Democracy referendum system: the aspirations of the people by their representatives who sit diparlemen in direct control by the people. 


Referendum: the people permintaab opinion about what does not agree to changes in legislation.


a) referendum obligatoir


Referendum is compulsory do if parliament does not change. For example: 9-year compulsory education was changed 12 years.


b) referendum Fakulatif


If Parliament does not amend the legislation that does not require prior consent of the people unless the law enforced in a while some people claim there is disagreement then the people who claim non setujuannya then held a referendum on the bill.


c) Consultative referendum


Referendum is not required to be done because of technical input.


2) Judging understood ideology


• Liberal Democracy


Characteristics: the interests of individual attention, the political rights of individual attention. Equitable did not consider the economic, political freedom is guaranteed


• People's Democracy (Proletarian Democracy / Socialist)


Characteristics: individual interests unnoticed. Individual political rights can not be considered. Economic equality note. Political freedom is not guaranteed.


• Joint Democracy (Pancasila)


Characteristics: interest on the value-nilat sublime. Political rights based on the noble values ​​of economic equality. Politics based on noble values.


3) Judging the center of gravity so attention


• Formal Democracy: put the emphasis of attention in the political field but ignore the economic field. Eg, United States of American (USA)


• Material Democracy: put the emphasis of attention in the economic field but ignore the politics. Eg: expired United Socialist Soviet Republic Of (ex USSR)


• Mixed Democracy: combining elements of both formal and material democracy and get rid of bad elements.


4) Judging from the development of the notion


• Democracy Classics: Only the emphasis on the political field.


• Modern Democracy: Pressing on the political, social, economic, and cultural.


5) The value of democracy underlying operational


• Resolving disputes peacefully


• Ensure the implementation of change in a peaceful society


• Conduct regular change of leadership


• Limiting used the violence to a minimum 


• Recognize and assume a reasonable diversity


• Ensuring justice


CIVIL SOCIETY


• Opinion: ≠ considers civil society civil societyAssume that civil society = civil society


Explanation:


1) Definition


• Civil Society


Most of the major communities and societies are also interpreted Islam as the concept of civil society in developing the basic values ​​of Islam. Is the ideal community for Muslims. Both civil society in good governance


.• Civil SocietySet out in the weight-score charachter scholastic, liberalistic.


2) The concept pengacuan


• Civil society refers to the medina at the time of the Prophet Muhammad SAW. Meaning  civil society as the urban / civilized.


• Civil society refers to a society in ancient Greece with the term civil society is meant Societas civilized political / urban community. Remember the term polis city-state.


3) Meaning of Civil Society• the complex networks of organizations formed voluntarily different from state institutions and to act independently and in cooperation with state institutions and respect the laws and regulations.


• According to M. U.S.. Hikam


Environment characterized terorganisme community volunteerism to swasembadaan, pesuadayaan as well as having a high self-reliance of the government and obey the laws of its citizens held.


4) Distinctive traits of civil society / civil society


• Born on the initiative of their own community


• Membership is voluntary


• Sufficient own needs


• Independent of government power that can control the power


.• Subject to applicable laws of


5) a concrete realization of civil society


• Society of productive tradeExample: Employee association Ponorogo Five Feet


• Religious Society, joy, culture membelak collective rights valuesFor example: the unity of the kings of the entire archipelago, the organization in the production and dissemination of general knowledge.


• consumer protection movements, women, children, children with disabilities, minorities


.6) Implementation of the periodization of Democracy in Indonesia.


I. Liberal democratic period (August 17, 1950 until July 5, 1959)


Name Provisional Constitution of 1950, the name of liberal democracyCharacteristics


  The Liberal democracy (August 17, 1950 until July 5, 1959):


• Demanding equality and freedom


• multi-party system


• There is an opposition party


• Prioritize the termination of voting in a majority of votes.


 Positive things in The Liberal democracy (August 17, 1950 until July 5, 1959)


• An independent judiciary able to function properly


• legislative institutions can function well done


• Freedom of the press


• Freedom of religion


• There is a minority perlindunan


• Conflict between groups can diminimalisisr by the government


• Able to organize Asian-African Conference in Bandung


 Negative Things in The Liberal democracy (August 17, 1950 until July 5, 1959)


• Too many parties have their own orientation


• Cabinet alternated


• Government policies tend to favor the party


• Frequent changes of government officials based interests of the ruling


• The campaign period is too long (1953-1955) created tension between the horizontal.


II. Guided Democracy period (old order) from 1959 to 1965


 Characteristics of Guided Democracy period (old order) from 1959 to 1965


• Prohibit propaganda anti Nasakom (national, religious, and communist) and requires consultation among the revolutionary progressive flow (01)


• Give priority to mutual cooperation (12)


• Led by the wisdom (03)


• Not looking for a victory over another group (05)


• The widespread role of the Armed Forces (TNI) as needed to pressure political social elements (18)


• Always look for the synthesis to melaksanan mandate of the people (23)


Synthesis is a cause and effect, eg, developing community; antithesis: the opposite of synthesis, eg, the rebel cleared.


 Positive things Guided Democracy period (old order) from 1959 to 1965


• The success of crushing IN / IT lasts for 14 years


• The success of West Irian to unify the Homeland


• The armed forces and the rapid advance


• Initiating the establishment of state institutions, namely People's Consultative Assembly and the State Agency


• As a partner Non-Aligned Movement


 The negative things guided democracy (old order) from 1959 to 1965


• Guarantee the fundamental rights of citizens are still weak


• Restrictions on freedom of the press


• Limited role of political parties


• The escape party system and weak political role


• Exceeding the limits of authority insight


• Berperannya role to cause the propaganda of communism September 30th Movement / Communist Party of Indonesia


III. New Order Pancasila Democracy period (March 11, 1966 until May 1998)


 The characteristics of the New Order Pancasila Democracy (March 11, 1966 until May 1998)


• Prioritize musyarawah to reach a consensus (05)


• Always filled with the spirit of kinship (03)


• Equality of employment opportunities (11)


• Guide to common sense and conscience in accordance with the sublime (01)


• The decision able to be morally accountable to God berasaskan truth values ​​of justice (18)


• To prioritize the interests of the State and society


 It positf The New Order Pancasila Democracy (March 11, 1966 until May 1998)


• Equality and clothing fulfillment papapn• Build inprasruktur


• Family Planning Success


• Equitable development revenue


• Successful combat illiteracy


• Enjoy a stable economic and security


 The negative period New Order Pancasila Democracy (March 11, 1966 until May 1998)


• Plant Corruption Collusion and Nepotism is rampant


• Elections are far from democratic spirit


• Concentration of power in the hands of the president


• Elections are not democratic


• The growth of extra-constitutional institutions


• Recognition of Human Rights which limited


IV. Pancasila Democracy Reform period (May 1998-present)


Characteristics  The Pancasila Democracy Reform (May 1998-present)


• The role of the military in politics continues to be reduced (11)


• Responsible for social justice (15)


• There award on Human Rights (18)


• Sovereignty of the people who enforced


• Protection of minority interests (23)


• Multi party (12)


• Assembly is no longer the highest body (12)


• Human Rights upheld (6)


• Equality in the eyes of law


• direct presidential election (8)


• Freedom of association and assembly (4 / answer)


 The positive thing Pancasila Democracy Reform (May 1998-present)


• The establishment of the Corruption Eradication Commission (8)


• Equality between the legislative, executive, and judiciary (12)


• ensured the press (4 / answer)


• The sound is more audible folk (15)


• The Birth of Human Rights and Justice increasingly enforced (21)


• More open democracy in Indonesia (18)


• He admitted that the ethnic Chinese (19)


• Implementation of a wider regional autonomy (9)


• Disclosure of public information (11)


• Criticism of governance can be done freely (8)


 The negative period Pancasila Democracy Reform (May 1998-present)


• Institutions are still understood only as an ornament of democracy (5)


• The existence of the separatist movement (12)


• Collusion, Corruption Eradication Nepotism is not optimal (12)


• The establishment of the extra-constitutional (24)


• The loss of the province of East Timor (16)


• Many civil violence (22)


• Many come to the surface associated with providing a firm on the territorial boundaries of each region (1)


• The rise of individualismIn the implementation of the sovereignty of the people to choose the people are overflowing, honest and fair, in the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Act.


Function Elections:


a) Means of selecting public officials


b) Means of accountability for public officials


c) Means of the political education of the people


 How to vote:


1) Directly: the people elect their representatives directly, without intermediaries


2) The story: the people elect their representatives as Formation (intermediate) and the Formation and the people will choose deputies who will sit on people's representative institutions.


 Electoral System


1) System Distrist: the territory is divided into several distik and each district has a representative


2) Proportional System: the acquisition of portions diparlemen number of votes proportional to the amount of money earned in the election.


3) Mixed system: State territory is divided into a few but the rest of the sound does not disappear into account with any amount of money remaining seats


 Proportional System with stelsel list prior to the reform that is proportional to the system after an open candidate list


 To select members of the Regional Representatives Council (DPD) have as a deputy district system used in Indonesia Perwakilnya one but many representatives per province 4